Perluas Jenis Proyek yang Dibiayai Sukuk, PP 56/2011 Bakal Direvisi

"Sekarang ini kita punya PP 56/2011 mengenai pembiayaan proyek SBSN, yang sedang direvisi atau diamendemen. Tujuannya, agar SBSN dapat diakses secara lebih luas," katanya, dikutip pada Minggu (9/1/2022).

Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu akan terus melakukan berbagai tugas termasuk memperbaiki peraturan, instrumen, dan alokasi anggaran. Menurutnya, revisi PP 56/2011 menjadi salah satu pekerjaan Kemenkeu agar makin banyak proyek yang dibangun memakai sukuk.

Selama ini, PP 56/2011 mengatur sukuk hanya dapat digunakan untuk membiayai proyek yang dibangun pemerintah pusat dan dialokasikan dalam APBN.

Secara lebih terperinci, penerbitan sukuk dapat digunakan untuk membiayai proyek yang sebagian atau seluruh pembiayaannya diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan SBSN, baik proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; serta proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, baik proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Pada level pemerintah pusat pun, lanjut Sri Mulyani, belum banyak kementerian/lembaga yang memanfaatkan pembiayaan dari sukuk. Kementerian Agama menjadi salah satu kementerian yang memanfaatkan sukuk untuk membangun gedung sekolah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memanfaatkan sukuk sebagai sumber pembiayaan berbagai proyek di antaranya gedung pembelajaran terpadu Institut Teknologi Kalimantan (ITK), gedung laboratorium terpadu ITK, dan gedung Politeknik Balikpapan.

"Kami berharap nanti SBSN bisa diperluas sehingga pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan SBSN ini," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menyebut total pembiayaan proyek menggunakan sukuk sepanjang 2013-2022 mencapai Rp175,38 triliun. Pembiayaan itu dipakai untuk 4.713 proyek pada 11 kementerian/lembaga yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. (rig)