Perusahaan Ini Terima Rp15 Triliun dari Sengketa Pajak Retroaktif

“Otoritas pajak India berpendapat bahwa pengalihan aset merupakan objek pajak. Ketentuan ini berdasarkan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1961,” tulis Tax Notes International, dikutip Senin (7/3/2022).

Dalam ketentuan yang berlaku dinyatakan bahwa pemerintah diperbolehkan secara retroaktif mengenakan pajak capital gain. Pajak capital gain tersebut dikenakan atas pengalihan secara tidak langsung aset milik India dari perusahaan asing selama paling lama 50 tahun ke belakang.

Tak hanya Cairn Energy PLC, beberapa perusahaan asing lain juga turut menentang ketentuan yang berlaku. Di antaranya ada perusahaan raksasa telekomunikasi Vodafone Group PLC dan perusahaan tambang asal India Vedanta Ltd.

Menuai berbagai protes, pemerintah India setuju untuk menghapus ketentuan rezim pajak retroaktif pada Agustus 2021. Penghapusan rezim ini berlaku untuk transaksi yang dilakukan sebelum 2012.

Namun, wajib pajak yang terlibat dengan pajak retroaktif juga harus setuju untuk mencabut segala sengketa pajak yang tengah berjalan. Tidak hanya itu, wajib pajak juga harus setuju atas bunga, kerugian serta biaya lainnya.

Hingga 4 Februari 2022, Sekretaris Penerimaan Tarun Bajaj mengatakan jika pemerintah menargetkan akan menyelesaikan seluruh kasus pajak retroaktif pada akhir bulan mendatang. (sap)