Pesangon PHK Dibayarkan Bertahap, Pajaknya Bisa Bersifat Tidak Final

"Dalam hal terdapat bagian penghasilan yang dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan PPh 21 dilakukan sesuai dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas bruto seluruh penghasilan yang dibayarkan pada masing-masing tahun kalender," bunyi Pasal 6 ayat (1) PP 68/2009 dikutip pada Kamis (15/6/2023).

Perlu dicatat, uang pesangon yang dimaksud dalam PP 68/2009 juga mencakup bentuk-bentuk lain yang diberikan pemberi kerja. Termasuk, uang pisah ataupun penggantian cuti.

Pasal 1 ayat (4) beleid tersebut mendefinisikan uang pesangon sebagai penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai, dengan nama dan bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Untuk perhitungan pajaknya, tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon ditentukan dengan tarif progresif sebagai berikut:

• Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50 juta.
• Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta.
• Sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta.
• Sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp500 juta.

Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa pesangon dengan jumlah Rp175.000.000.

Penghasilan bruto = Rp175.000.000
PPh Pasal 21 terutang
0% x Rp50.000.000 = Rp0
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
15% x Rp75.000.000 = Rp11.250.000

Total PPh Pasal 21 yang dipotong = Rp 13.750.000

Dalam beberapa kasus, pembayaran uang pesangon yang seharusnya dilakukan sekaligus, tetapi masih dilakukan bagian pembayaran pada tahun ketiga. Misalnya, pembayaran masih diberikan senilai Rp50.000.000 pada tahun ketiga.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong, sesuai dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, adalah 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000. (sap)