PKP Batalkan Faktur Pajak, Tak Perlu Kirim Surat Pemberitahuan ke KPP

"Untuk pembatalan faktur pajak, PKP tidak perlu mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada KPP," cuit Ditjen Pajak (DJP) melalui akun @kring_pajak, Senin (17/10/2022).

Pasal 24 Per-03/PJ/2022 juga mengatur bahwa pembatalan faktur pajak dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya faktur pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan.

Perlu dicatat juga, pembatalan transaksi yang dimaksud pada PER-03/PJ/2022 perlu didukung oleh bukti atau dokumen yang bisa membuktikan adanya pembatalan transaksi. Bukti tersebut bisa berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.

"Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasikan oleh PKP yang membuat faktur pajak," bunyi Lampiran Huruf K PER-03/PJ/2022.

Apabila PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN, PKP dimaksud harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga berlaku bagi PKP pembeli BKP atau pembeli barang dan/atau penerima JKP atau penerima jasa.

Penjelasan DJP di atas merupakan respons terhadap seorang netizen yang menanyakan perihal ketentuan pembatalan faktur pajak.

"Kalau faktur pajak dibatalkan, apakah saat ini masih harus ada berita acaranya? Soalnya sekarang sudah bisa langsung dibatalkan di e-faktur," tanya netizen tersebut. (sap)