PMK Baru, Ubin Keramik dari India & Vietnam Kena Bea Masuk Hingga 23%

"Dengan diberlakukannya PMK perubahan ini, pemerintah berkomitmen untuk mendukung industri dalam negeri, khususnya industri ubin keramik, untuk dapat kembali bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020).

Febrio menjelaskan PMK 111/2020 secara garis besar telah mengeluarkan India dan Vietnam dari daftar negara yang dikecualikan terhadap pengenaan BMTP ubin keramik, yang sebelumnya diatur dalam PMK 119/2018. Kebijakan itu berlaku selama tiga tahun.

Produk ubin keramik asal India dan Vietnam akan dikenakan bea masuk sebesar 23% pada tahun pertama, kemudian turun menjadi 21% pada tahun kedua, dan 19% pada tahun ketiga dengan periode pengenaan hingga Oktober 2021.

Menurut Febrio, pengenaan safeguard didasarkan pada data melonjaknya impor ubin keramik dari India dan Vietnam setelah pemberlakuan PMK 119/2018. Dia merujuk data Kementerian Perdagangan, impor ubin keramik dari India dan Vietnam pada periode 2018-2019 melonjak masing-masing sebesar 22,72% dan 6,58%.

Berdasarkan data importasi itu, serta merujuk pada Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, India dan Vietnam dapat dikeluarkan dari daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan safeguard karena pangsa impor dari negara-negara tersebut telah melebihi 3%.

Febrio menyebut sebetulnya penerapan PMK 119/2018 telah secara efektif menahan Indonesia dari gempuran impor ubin keramik, terutama asal China. Namun, penurunan impor ubin keramik asal China ternyata diikuti dengan lonjakan impor produk serupa dari India dan Vietnam sehingga tetap merugikan industri dalam negeri.

"Sehingga pemerintah berupaya untuk mengefektifkan dukungan dan perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan mengenakan safeguards terhadap ubin keramik dari India dan Vietnam," ujarnya. (kaw)