Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Vietnam Berencana Naikkan Pajak Minuman Beralkohol Hingga 100 Persen

A+
A-
0
A+
A-
0
Vietnam Berencana Naikkan Pajak Minuman Beralkohol Hingga 100 Persen

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews -- Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan kenaikan tarif pajak konsumsi khusus minuman beralkohol.

Berdasarkan rancangan yang diusulkan, tarif pajak konsumsi khusus atas bir dan minuman keras akan naik menjadi 70% hingga 80% pada 2026, dari sebelumnya sebesar 65%. Tarif tersebut kemudian akan dinaikkan secara bertahap menjadi 90% hingga 100% pada 2030.

“Harga minuman beralkohol dan bir akan meningkat sebesar 20% pada 2026, dibandingkan dengan 2025. Harga akan terus meningkat sebesar 2%–3%, tergantung pada inflasi,” kata Kementerian Keuangan dalam proposal tersebut, dikutip pada Minggu (16/6/2024).

Baca Juga: Ongkos Produksi Naik, Malaysia Kaji Ulang Windfall Tax Kelapa Sawit

Kementerian Keuangan menambahkan kenaikan tarif tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Adapun proposal tersebut saat ini tengah menunggu persetujuan anggota parlemen.

“Pemberlakuan tarif pajak yang tinggi diperlukan untuk membantu mengurangi konsumsi minuman beralkohol,” jelas Kementerian Keuangan Vietnam dalam proposalnya.

Langkah pemerintah untuk menaikkan tarif pajak tersebut berpotensi makin merugikan industri minuman beralkohol di Vietnam. Sebab, industri minuman beralkohol di Vietnam sebelumnya sudah terpukul dengan adanya peraturan minuman beralkohol dan berkendara (drink and driving law) yang ketat.

Baca Juga: Vietnam Memperpanjang Periode Diskon Tarif PPN Hingga Akhir Tahun

Sejak 2019, peraturan tersebut menetapkan batas kadar alkohol bagi pengemudi adalah sebesar 0. Adapun ada 4 industri minuman beralkohol di Vietnam didominasi oleh 4 merek besar, yaitu Heineken asal Belanda, Carlsberg asal Denmark, serta Sabeco dan Habeco asli Vietnam.

Heineken sebelumnya telah mencatat adanya penurunan total konsumsi sebesar 24% tahun lalu. Sabeco juga mencatat adanya penurunan konsumsi sebesar 12,6%. Sebaliknya, Carlsberg justru mencatat adanya kenaikan konsumsi sebesar 8%.

Asosiasi Bir - Alkohol – Minuman pun memperkirakan pendapatan industri bir turun 11% dan labanya turun 23%. Bahkan, setelah usulan kenaikan tarif pajak minuman beralkohol diajukan saham Sabeco turun sebesar 3,66%. Namun, Juru bicara Sabeco menolak berkomentar terkait dengan hal ini.

Baca Juga: Ada Banyak Fasilitas di IKN, Begini Strategi Pengawasan Pemanfaatannya

Selain menaikkan tarif pajak minuman beralkohol, seperti dilansir https://tuoitrenews.vn/, Kementerian Keuangan Vietnam juga mengusulkan kenaikan tarif pajak konsumsi khusus minuman ringan (soft drinks) dan rokok. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, cukai, minuman keras, miras, minuman berakohol, minol, Vietnam

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkab Cilacap

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Godok Aturan Teknis, Pemprov Bakal Pungut Pajak Alat Berat Mulai 2025

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan