PPPK: Pilih Akuntan Publik (KAP) yang Terbitkan LAI dengan QR Code

“PPPK menekankan bahwa imbauan ini berlaku untuk para pengguna laporan keuangan auditan yang telah memperoleh opini dan ditandatangani oleh akuntan publik serta diterbitkan oleh KAP atau cabang KAP,” jelas Kepala PPPK Kemenkeu Erawati dalam Siaran Pers No. SP-11/KLI/2024.

Terbitnya SE tersebut, sesuai dengan keterangan resmi dalam siaran pers tersebut, bertujuan untuk memastikan keabsahan LAI yang diterbitkan oleh KAP. Simak pula ‘PPPK Rilis Surat Edaran Soal Keabsahan Laporan Auditor Independen’.

SE tersebut juga untuk memberikan panduan yang jelas kepada para pengguna laporan keuangan auditan. Panduan itu terkait dengan kepastian legalitas dan keabsahan LAI yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sesuai dengan SE-4/PPPK/2024, pengguna jasa akuntan publik perlu melakukan konfirmasi ke PPPK terkait dengan keabsahan LAI yang diterbitkan KAP. Hal ini untuk memitigasi kemungkinan adanya LAI yang diterbitkan akuntan publik atau KAP yang tidak memiliki izin resmi dari menteri keuangan.

Pentingnya konfirmasi keabsahan LAI ditunjukkan dengan tata cara konfirmasi yang jelas. Pengguna diminta untuk melakukan pemindaian kode QR pada LAI, mengklik tautan hasil pindai untuk masuk ke alamat website (URL) resmi https://pelita.kemenkeu.go.id.

Selanjutnya, pengguna harus memeriksa dengan cermat informasi-informasi penting pada LAI, seperti nama KAP, nama klien, periode laporan keuangan, nomor LAI, tanggal LAI, akuntan publik penanggung jawab, opini, total aset, dan laba/rugi bersih.

Otoritas mengatakan SE-4/PPPK/2024 merupakan inisiatif baru dari PPPK sebagai upaya untuk memitigasi potensi penyalahgunaan kode QR.

“Meskipun sebelumnya telah ada Surat Edaran SE-4/PPPK/2021 yang membahas pendaftaran dan pencantuman kode QR pada laporan auditor independen, SE terbaru ini memiliki tujuan dan fokus yang berbeda, bukan sekadar sebagai pembaruan dari SE tahun 2021,” tulis Kemenkeu.

Menurut otoritas, SE-4/PPPK/2024 membawa perubahan signifikan dengan memuat ketentuan terkait dengan penerbitan LAI yang dilengkapi dengan kode QR. Dengan diterbitkannya SE ini, PPPK berharap ada manfaat menyeluruh yang dirasakan pengguna jasa dan KAP.

“Pengguna jasa yang memilih KAP tanpa menerbitkan LAI dengan kode QR berpotensi menghadapi kesulitan dalam melakukan verifikasi kredibilitas laporan keuangan entitas,” imbuh Kemenkeu dalam siaran pers tersebut.

Seiring dengan ketentuan peraturan yang berlaku, KAP yang belum atau tidak menerbitkan LAI dengan kode QR dapat dikenai sanksi. Adapun sanksi itu berupa pembekuan izin selama periode minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun sesuai dengan PMK 186/2021.

“Sanksi ini, selain berdampak pada reputasi KAP, juga berpotensi menyebabkan kehilangan kepercayaan dari klien dan pemangku kepentingan,” tulis Kemenkeu. (kaw)