Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Presiden Jokowi: Kita Tidak Boleh Terburu-buru

A+
A-
2
A+
A-
2
Presiden Jokowi: Kita Tidak Boleh Terburu-buru
Presiden Joko Widodo bersama Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim dalam 'The Bali Fintech Agenda', Kamis (11/10/2018). (DDTCNews Antara Foto/Zabur Karuru)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo berharap agar seluruh pemangku kebijakan di dunia dapat mengatur perkembangan internet secara hati-hati.

Harapan ini diungkapkannya saat membuka 'The Bali Fintech Agenda', bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Standar dan regulasi secara global memang harus ada, tapi harus dibentuk dengan hati-hati agar tidak berdampak buruk bagi ekonomi.

“Kita tidak boleh terburu-buru meregulasi ini tapi biarkan inovasi ini tumbuh terlebih dahulu. Kita harus menyikapi gelombang inovasi dengan aturan yang ringan dan save harbour,” tutur Presiden Joko Widodo, Kamis (11/10/2018).

Baca Juga: Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

Dalam sambutannya, dia mengutip peraturan tentang internet yang dicetuskan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton. Menurutnya, regulasi yang dibuat sangat ramah karena mencegah adanya intervensi yang berlebihan dari pemerintah.

Peraturan itu, sambungnya, juga memunculkan kepercayaan diri para inovator di sektor internet tanpa takut percobaannya gagal. Kondisi ini memberi hasil inovasi yang tidak hanya menciptakan kesejahteraan, melainkan juga landasan modern internet saat ini.

Regulasi yang terlalu ketat dan memunculkan sistem tertutup, lanjut Jokowi, berisiko berdampak negatif pada perekonomian secara menyeluruh. Perkembangan ekonomi berisiko menjauh dari ekonomi siber.

Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

“Kita harus mendorong terciptanya standar dan keterbukaan global,” imbuhnya.

Sebanyak 12 elemen dalam Bali Fintech Agenda yang diluncurkan IMF dan Bank Dunia meliputi; dukungan perkembangan fintech; pemanfaatan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan; peningkatan kompetisi serta berkomitmen kepada pasar yang terbuka, bebas dan teruji.

Selain itu, ada pula inklusi keuangan untuk semua orang dan pengembangan pasar keuangan; pemantauan perkembangan perubahan di sistem finansial; penyesuaian kerangka kebijakan dan praktek pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan stabilitas sistem keuangan.

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Selanjutnya, perlindungan integritas sistem keuangan; penyesuaian kerangka hukum agar sesuai dengan perkembangan terkini; pengembangan sistem infrastruktur finansial dan data yang kuat guna memperoleh manfaat yang berkelanjutan dari fintech.

Ada pula kepastian stabilitas moneter dan sistem keuangan domestik; kerjasama informasi internasional; serta peningkatan pengawasan bersama oleh sistem moneter dan keuangan internasional. (kaw)

Baca Juga: Ketua KPU Dipecat, Jokowi Jamin Pilkada Serentak Tetap Berjalan Lancar

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : internet, IMF, Bank Dunia, Jokowi, Bali Fintech Agenda

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 09 Juni 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Istana Kepresidenan Rampung Juli 2024, Jokowi Siap Berkantor di IKN

Selasa, 04 Juni 2024 | 12:45 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Pembentukan Kelembagaan Otoritas Pajak di Berbagai Yurisdiksi

Senin, 03 Juni 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin Lanjutkan Penyaluran Bantuan Beras Hingga Desember

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:35 WIB
KEANGGOTAAN OECD

Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya