Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Produksi Baterai EV, Jokowi Minta Australia Kirim Lithium ke Indonesia

A+
A-
1
A+
A-
1
Produksi Baterai EV, Jokowi Minta Australia Kirim Lithium ke Indonesia

Presiden Jokowi dalam B-20 Summit, di Bali.

NUSA DUA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Australia mau bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan produksi baterai mobil listrik.

Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara yang kaya nikel, sedangkan Australia adalah salah satu negara dengan stok lithium terbesar di dunia. Kedua sumber daya alam (SDA) tersebut merupakan bahan dasar produksi baterai.

"Saya menawarkan kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, di Australia ada lithium sedangkan kami ada nikel, kalau digabung itu sudah jadi baterai mobil listrik," ujar Jokowi dalam B-20 Summit, Senin (14/11/2022).

Baca Juga: Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

Jokowi menyampaikan kepada Albanese agar Australia membantu menyuplai kebutuhan lithium di Indonesia guna mengembangkan baterai mobil listrik di Indonesia. "Kita bersama-sama melakukan hilirisasi di Indonesia," ujar Jokowi kepada Albanese yang turut hadir dalam B-20 Summit.

Seperti diketahui, Indonesia melarang ekspor nikel mentah guna mendorong hilirisasi atas komoditas tersebut. Hilirisasi dipandang perlu untuk meningkatkan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Pelarangan ekspor nikel diharapkan menjadi tonggak awal pembangunan ekosistem industri electric vehicle (EV) battery di Indonesia.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Setelah melarang ekspor nikel mentah, pemerintah juga berencana melarang ekspor timah mentah mentah dalam waktu dekat yakni pada tahun ini atau tahun depan.

Pelarangan ekspor timah mentah hanya dilakukan bila smelter milik BUMN dan milik swasta sudah dinyatakan siap memproduksi produk-produk turunan dari timah. (sap)

Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : KTT G-20, B-20, investasi, Jokowi, mobil listrik, Australia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bantuan Pangan Beras Resmi Dilanjutkan Hingga Akhir Tahun

Sabtu, 22 Juni 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kembangkan Produk, BUMN Farmasi Minta Kemudahan Fasilitas Perpajakan

Jum'at, 21 Juni 2024 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ingin Ada Family Office di Indonesia, Luhut Minta Bantuan World Bank

Jum'at, 21 Juni 2024 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Baru Berlaku 3 Tahun, Pemerintah Revisi PP Soal Izin Berbasis Risiko

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya