Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Produksi Listrik Lewat PLTB Direncanakan Kena Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Produksi Listrik Lewat PLTB Direncanakan Kena Pajak

Ilustrasi. (foto: Smart Energy International)

OSLO, DDTCNews – Pemerintah Norwegia berencana mengenakan pajak atas produksi listrik dari pembangkit tenaga angin.

Menteri Energi Tina Bru mengatakan pemerintah akan membuka konsultasi publik mengenai proposal pajak atas produksi listrik yang dihasilkan melalui pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Menurutnya, masukan publik menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak baru.

"Proposal tersebut akan dikonsultasikan kepada publik sebelum diimplementasikan mulai tahun depan," katanya, dikutip pada Selasa (11/5/2021).

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Dia belum banyak berkomentar mengenai beban pajak akan diberikan pada salah satu sumber energi baru dan terbarukan tersebut. Namun, pajak atas turbin angin yang dibangun di darat akan berlaku dengan skema tarif final atas produksi listrik yang dihasilkan berdasarkan ukuran kilo watt hour (kWh).

Data Kementerian Energi menunjukkan sumber utama energi listrik ramah lingkungan di Norwegia berasal dari tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air telah membayar pajak kepada pemerintah daerah dengan tarif €0,013 atau setara Rp224 per mili watt hour (MWh).

Sementara itu, sumber energi dari turbin angin baru meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pasokan listrik dari PLTB di Negara Skandinavia tersebut membantu memenuhi permintaan listrik bagi kegiatan industri.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Seperti dilansir montelnews.com, produksi listrik dari PLTB di Norwegia meningkat 2 kali lipat pada tahun lalu dengan menghasilkan 9 tera watt hour (TWh). Capaian tersebut memenuhi 6% kebutuhan listrik nasional.

Booming pembangunan PLTB di darat bukan tanpa masalah. Konstruksi turbin angin banyak menimbulkan penolakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah merevisi ketentuan perizinan bagi pembangunan PLTB baru di daratan. (kaw)

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Norwegia, PLTB, pembangkit listrik, pajak, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

Minggu, 07 Juli 2024 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA CURUP

Kegiatan Membangun Sendiri Dilakukan Bertahap, Begini Aturan PPN-nya

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?