Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Profit Margin Petani Ikan Membesar, Otoritas Ini Usulkan Pajak Salmon

A+
A-
0
A+
A-
0
Profit Margin Petani Ikan Membesar, Otoritas Ini Usulkan Pajak Salmon

Ilustrasi peternakan salmon. Foto: (David Wall/Alamy/New York Times)

OSLO, DDTCNews – Usulan pajak salmon (salmon tax) menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Sebab, usulan tersebut bakal diberlakukan di Norwegia yang memasok lebih dari 50% salmon secara global.

Kementerian Keuangan Norwegia mengatakan pungutan tersebut dirancang untuk kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai. Pajak salmon akan dialokasikan untuk biaya sekolah, perawatan lansia, dan layanan lainnya.

“[Pajak salmon] dirancang agar masyarakat pesisir menerima nilai lebih dari budidaya ikan. Kota penghasil salmon akan menerima lebih banyak bantuan untuk sekolah, perawatan lansia dan layanan kesejahteraan lainnya,” katanya, Kamis (6/4/2023).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Pada 2022, margin keuntungan operasional untuk petani salmon Norwegia ditaksir mencapai 45%. Menilai kondisi tersebut, pemerintah mengajukan proposal menaikkan pajak untuk industri terkait. Kenaikan pajak yang diusulkan menjadi 40% dari normalnya 22%.

Usulan tersebut dikenal sebagai pajak salmon. Beberapa jam setelah pengumuman, harga saham perusahaan salmon anjlok. Namun, pemerintah mengusulkan untuk tetap mempertahankan kebijakan tersebut dengan menurunkan tarif pajak salmon sementara menjadi 35%.

Publik menilai kebijakan tersebut sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan negara pada dana pensiun negara. Selain itu, kebijakan ini dapat mengimbangi peningkatan pengeluaran pemerintah untuk subsidi listrik akibat krisis energi.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Para ahli juga memandang pajak salmon dapat mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan berpotensi membatasi kerusakan lingkungan laut.

Meskipun pajak ini tidak menjamin peraturan lingkungan yang lebih baik, para ahli menganggap kebijakan itu akan mengarah pada distribusi pendapatan yang lebih baik dari eksploitasi sumber daya bersama.

“Pajak salmon Norwegia menempatkan orang di atas keuntungan,” ujar Profesor SOAS University of London Guy Standing dikutip dari theguardian.com.

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Di sisi lain, pajak salmon mendapatkan pertentangan dari perwakilan industri. Norwegian Seafood Federation Kristin Langeland berpendapat pungutan pajak baru akan merusak daya saing harga dan pertumbuhan ekonomi.

“Sudah ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan akan ada lebih sedikit uang untuk investasi. Pajak akan merusak perekonomian Norwegia,” tuturnya.

Langeland mengeklaim sekitar NOK40 miliar investasi di bidang perikanan salmon telah ditunda atau dibatalkan sejak musim gugur lalu setelah pemerintah pertama kali mengusulkan pajak salmon. Tak hanya itu, harga saham perusahaan salmon juga makin terpukul. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : norwegia, pajak salmon, pajak, pajak internasional, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya