Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Putin Bakal Pajaki Penyedia Layanan Digital Asing di Dalam Negeri

A+
A-
0
A+
A-
0
Putin Bakal Pajaki Penyedia Layanan Digital Asing di Dalam Negeri

Ilustrasi.

MOSKWA, DDTCNews – Pemerintah Rusia menerbitkan kebijakan untuk mengenakan pajak pada layanan digital asing yang beroperasi di Rusia. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket proposal untuk mendukung pengembangan dan daya saing bisnis teknologi domestinya.

Wakil Menteri Keuangan Rusia Alexei Sazanov mengatakan perusahaan asing yang menyediakan layanan digital di Rusia harus dikenakan pajak atas keuntungan yang diperolehnya. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara efektif pada November 2021.

“Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kontrol internet dan mempromosikan alternatif layanan digital pada masyarakat dari produk domestik,” katanya dikutip dari Silicon, Rabu (15/09/2021).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Sebelumnya, Rusia telah menerbitkan beberapa kebijakan terhadap penyedia layanan digital asing yang beroperasi di negaranya. Pada Juni 2021, parlemen resmi mengesahkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan teknologi asing membuka kantor di Rusia mulai 1 Januari 2021.

Kewajiban pendirian kantor di Rusia tersebut dilakukan karena sebelumnya penyedia layanan digital asing selalu beralasan tidak ada kantor perwakilan di negaranya sehingga tidak dapat dikenakan pajak atau kewajiban lainnya.

Lebih lanjut, pada 1 April 2021, pemerintah juga telah menerbitkan undang-undang yang mewajibkan ponsel pintar, komputer, dan perangkat lainnya yang dibeli di Rusia harus diinstal dengan perangkat lunak buatan Rusia.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Pemerintah juga mewajibkan perusahaan digital asing untuk menyimpan data pribadi warga negara Rusia di server yang berlokasi di Rusia. Pemerintah bahkan mewajibkan masyarakat Rusia untuk memakai alternatif mesin pencarian lokal (semacam Google).

Sekalipun demikian, rencana pemajakan layanan digital menuai pro dan kontrak di tengah-tengah masyarakat. Pihak yang mendukung beralasan dana hasil pungutan pajak tersebut dapat digunakan untuk pengembangan teknologi informasi Rusia.

Sementara itu, masyarakat yang menolak beralasan layanan digital Rusia yang selama ini beroperasi dan memperoleh keuntungan dari negara lain dikhawatirkan dikenai pajak layanan digital serupa oleh otoritas pajak negara lain. (rizki/rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : rusia, presiden putin, pajak digital, pajak penghasilan, perusahaan asing, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya