Realisasi Belanja Lambat, Jokowi Minta BPKP dan APIP Ikut Cari Solusi

"Saya minta BPKP dan seluruh APIP melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, memberikan solusi, dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).

Jokowi mengatakan pemerintah telah menambah alokasi anggaran untuk menangani pandemi dan dampaknya pada perekonomian nasional. Menurutnya, realisasi anggaran tersebut perlu dipercepat agar dampaknya segera terasa pada pemulihan ekonomi nasional.

Dia menyebut realisasi APBN pada kuartal I/2021 masih sekitar 15% dari pagu, sedangkan pada APBD baru 7%. Khusus pada alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), realisasinya baru sekitar 24,6%.

Menurut Jokowi, pos belanja yang perlu dipercepat misalnya pengadaan barang dan jasa. Pada kuartal I/2021, realisasi pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pusat baru sekitar 10,98%, sedangkan pada pemerintah daerah masih kurang dari 5%.

Selain mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi, Jokowi juga meminta BPKP dan APIP mengawal belanja negara agar tepat sasaran dan akuntabel. Dia beralasan BPKP dan APIP memiliki fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan pemerintah agar akuntabel, efektif, dan efisien.

Jika upaya tersebut berjalan dengan baik, Jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 akan tumbuh lebih dari 7%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 4,5%-5,3%. Adapun pada kuartal I/2021, pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74%.

"Kalau ini enggak ketemu angka 7%, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tahun 2021 [targetnya] jadi nggak bisa tercapai," ujarnya. (kaw)