Reformasi Pajak di Tengah Pandemi, Indonesia Tak Sendiri

"Tujuannya untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, menciptakan sistem pajak yang lebih efektif dan efisien, oleh karena itu dilakukan berbagai reform dari kebijakan dan administrasi," ujar Yon pada webinar bertajuk Smart Innovation of Taxation to Recover Economy Post Pandemic yang diselenggarakan oleh FEB Unpad, Sabtu (20/11/2021).

Reformasi pajak untuk tujuan konsolidasi fiskal pun tercermin pada beberapa klausul di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Klausul yang dimaksud seperti peningkatan tarif PPN dari 10% ke 11%, penetapan tarif PPh orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar, klausul penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak, hingga penetapan tarif PPh badan sebesar 22%.

Pada sisi lain, pemerintah juga memberikan relaksasi bagi masyarakat kelas bawah. Salah satunya melalui perluasan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif PPh terendah 5 persen, menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta.

"Yang tadinya Rp0 sampai Rp50 juta sekarang kita naikkan ke Rp60 juta, itu jumlah karyawan yang menikmati lebih dari 2 juta orang, akan banyak yang menikmati," ujar Yon.

Wajib pajak orang pribadi UMKM juga mendapatkan fasilitas batasan omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta setahun. Hanya omzet di atas Rp500 juta yang dikenai tarif PPh final 0,5%.

Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi UMKM yang beromzet di bawah Rp500 juta selama setahun tidak perlu membayar pajak. "Ini penghematan yang cukup signifikan membantu usaha kecil dan menengah," ujar Yon. (sap)