Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

A+
A-
0
A+
A-
0
Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Ilustrasi. Seorang pendemo membawa bendera AS melewati petugas polisi yang berjaga saat aksi mendukung terdakwa yang dituntut dalam serangan 6 Januari di Capitol Hill, di Washington, Amerika Serikat, Sabtu (18/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Leah Millis/FOC/djo

CONNECTICUT, DDTCNews – Pembahasan rencana penerapan pajak baru atas bahan bakar minyak (BBM) di Connecticut, Amerika Serikat hampir rampung. Rancangan ini diusung oleh Partai Demokrat demi mengompensasi laju perubahan iklim yang semakin cepat.

Namun, rencana pemajakan BBM ini ditolak keras oleh pihak oposisi, Partai Republik. Ketua Partai Republik Kevin Kelly menilai pajak baru atas BBM hanya akan membebani masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.

"Kebanyakan dari mereka masih mengendarai mobil yang sudah sangat tua. Mereka tidak akan mampu untuk membeli mobil listrik yang diklaim ramah lingkungan," ungkap Kevin dikutip dari Hartford Courant, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Isu pajak atas BBM ini dibahas dalam rapat umum yang diadakan di Berlin oleh para Partai Republik. Selama beberapa pekan terakhir, pihak oposisi tersebut pun berusaha menarik simpati dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat umum.

Upaya ini dilakukan untuk mengajak masyarakat menolak rancangan undang-undang dalam pemungutan suara di parlemen.

Salah satu warga yang mendukung Partai Republik, Richard Hudson, berpendapat bahwa warga Amerika harus menyuarakan penolakan mereka. Richard menekankan ada banyak masalah yang harus diperhatikan selain lingkungan. Misalnya kemiskinan dan persoalan korupsi.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Selain itu, kritikus dan pengamat juga tidak setuju dengan rancangan pajak atas BBM. Mereka berpendapat bahwa rancangan ini akan merugikan banyak pihak, khususnya konsumen. Hal tersebut dikarenakan beban akan ditekan di hilir rantai penjualan.

Meski begitu, pihak Demokrat berdalih bahwa skema yang digunakan bukan skema pajak. Demokrat lebih memilih menggunakan diksi 'penggalangan dana' untuk memerangi perubahan iklim akibat tingginya polusi kendaraan bermotor.

Penggalangan dana ini dinamakan Inisiatif Iklim Transportasi (TCI). Nantinya, uang yang berhasil dikumpulkan akan digunakan untuk membiayai transportasi umum yang lebih bersih.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Rancangan pajak atas BBM sebenarnya menjadi tindak lanjut dari kesepakatan Partai Demokrat untuk mengurangi emisi gas karbon Connecticut setidaknya 26% dalam kurun waktu 10 tahun. (tradiva sandriana/sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak karbon, tarif pajak, Paris Agreement, pajak lingkungan, Amerika Serikat, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Juni 2024 | 08:42 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak, Tim Prabowo-Gibran Dalami Rencana Tarif PPN 12%

Senin, 24 Juni 2024 | 18:30 WIB
LAPORAN WORLD BANK

Soal Rencana Kenaikan Tarif PPN di Indonesia, Ini Kata World Bank

Senin, 24 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Wacana PPN 12% Tahun Depan, Tim Prabowo akan Bahas secara Khusus

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya