Resmi! Subsidi Bunga/Margin untuk UMKM Diperpanjang Hingga Desember

"Untuk tahun 2021, diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2021," bunyi Pasal 8, Ayat (1) huruf b PMK 150/2021, Selasa (2/11/2021).

Pemerintah menjelaskan pemberian subsidi bunga/margin bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi debitur sebagai bagian dari upaya mendukung program PEN. Anggaran subsidi bunga/margin bersumber dari APBN.

Untuk debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan, syarat memperoleh subsidi bunga/margin yakni merupakan UMKM, koperasi, dan/atau debitur lainnya dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar.

Kemudian, debitur tersebut juga harus memiliki baki debet kredit/pembiayaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, serta memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.

Untuk debitur lembaga penyalur program kredit pemerintah, syarat memperoleh subsidi bunga/margin antara lain merupakan UMKM dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar, memiliki baki debet kredit/pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020; dan memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.

Subsidi bunga/margin juga diberikan kepada debitur lainnya yang merupakan debitur kredit pemilikan rumah (KPR) sampai dengan tipe 70; dan debitur kredit kendaraan bermotor untuk usaha produktif, termasuk yang digunakan untuk ojek dan/atau usaha informal.

Apabila debitur tersebut memiliki akad kredit/pembiayaan di atas Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar maka harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit/pembiayaan.

"Debitur yang memiliki plafon kredit/pembiayaan kumulatif melebihi Rp10 miliar, tidak dapat memperoleh subsidi bunga/subsidi margin," bunyi PMK tersebut.

Bagi debitur yang memiliki beberapa akad kredit/pembiayaan secara kumulatif tidak melebihi plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp500 juta, subsidi bunga/margin diberikan untuk paling banyak 2 akad kedit/pembiayaan yang memiliki baki debet paling besar.

Untuk debitur yang memiliki beberapa akad kredit/pembiayaan secara kumulatif dengan plafon kredit atau pembiayaan lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar, subsidi diberikan untuk paling banyak 1 akad kredit/pembiayaan yang memiliki baki debet paling besar.

Dalam hal akad kredit/pembiayaan yang diberikan subsidi bunga/margin memiliki nilai sampai dengan Rp500 juta, akad kredit/pembiayaan tersebut tidak harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit/pembiayaan.

Mengenai besaran subsidi bunga/margin, PMK 150/2021 memerinci debitur pada lembaga penyalur program kredit pemerintah dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta diberikan subsidi bunga/margin sebesar bunga/margin yang dibebankan kepada debitur paling tinggi 25% selama 12 bulan, efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

Kemudian, debitur dengan plafon kredit/pembiayaan di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta, diberikan subsidi bunga/margin paling tinggi 3% selama 12 bulan, efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

Pada debitur dengan plafon kredit/pembiayaan lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar, diberikan subsidi bunga/margin paling tinggi 1,5% selama 12 bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

Sementara itu, pada debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan yang memiliki plafon kredit/pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp500 juta diberikan subsidi bunga/margin paling tinggi 3% selama 12 bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

Adapun pada debitur dengan plafon kredit/pembiayaan lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar diberikan subsidi bunga/margin selama 12 bulan paling tinggi 1,5% efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [pada 26 Oktober 2021]," bunyi Pasal 37 PMK 150/2021. (rig)