Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

RI Punya 'Indomod' untuk Asesmen Kebijakan Fiskal, Begini Fungsinya

A+
A-
3
A+
A-
3
RI Punya 'Indomod' untuk Asesmen Kebijakan Fiskal, Begini Fungsinya

Warga penerima manfaat memperlihatkan uang tunai saat pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial sembako di Kantor Pos Besar Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (13/5/2023). Pemerintah Kota Kediri menyalurkan PKH dan bantuan sosial sembako tri wulan ke dua kepada 5.579 penerima manfaat sebesar Rp600 ribu per orang sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dan Unicef Indonesia terus mengembangkan perangkat model-simulasi berjuluk Indonesia Tax Benefit Microsimulation Model (Indomod). Pengembangan perangkat ini bertujuan memperkuat kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Laporan APBN Kita edisi Mei 2023 menyatakan Indomod menjadi salah satu perangkat asesmen internal yang digunakan untuk mengukur peran kebijakan fiskal, terutama terkait dengan perlindungan sosial dan perpajakan, terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Pasalnya, APBN telah mengeluarkan ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk meningkatkan kesejahteraan .

"Untuk itu, pengukuran efektivitas atas tiap program yang dijalankan juga harus dilakukan untuk memperbaiki desain kebijakan," bunyi laporan APBN Kita, dikutip pada Kamis (25/5/2023).

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Perangkat Indomod telah diluncurkan sejak 4 tahun lalu. Pengembangan dan pendalaman modelnya merupakan kolaborasi bersama Unicef Indonesia dan Southern African Social Policy Research Insights (Saspri), serta dukungan teknis dari tim Euromod-University of Essex, Inggris, yang merupakan model dasar dari Indomod.

Proses pengembangan Indomod pun turut melibatkan peran lintas kementerian/lembaga, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Baru-baru ini, BKF juga kembali menyelenggarakan workshop pengembangan dan penggunaan Indomod dalam melakukan skenario kebijakan pemerintah, khususnya mengenai kebijakan tentang anak-anak.

Perangkat tax benefit microsimulation model seperti Indomod dinilai dapat membantu penerapan kebijakan pajak dan perlindungan sosial ke data mikro pada level individu dan rumah tangga, untuk kemudian dihitung dampak kebijakannya. Melalui perangkat inilah, pemerintah nantinya akan dapat menganalisis perbandingan dampak dari tiap skenario kebijakan pada kemiskinan, ketimpangan, serta penerimaan dan belanja negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Asesmen terhadap kebijakan ini penting untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial pemerintah dapat makin efektif untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi tinggi juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan inklusivitas sehingga hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penggunaan Indomod pun diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh Kemenkeu dan berbagai K/L di Indonesia. Apalagi, perangkat dengan framework seperti Indomod juga telah dikembangkan dan digunakan di hampir seluruh negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara Amerika Selatan.

Ke depan, Kemenkeu menegaskan akan terus berupaya melakukan berbagai reformasi kebijakan fiskal untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Belajar dari masa pandemi, strategi kebijakan fiskal pemerintah terbukti berhasil dalam menjaga resiliensi ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

"Kebijakan yang diambil tentu telah melalui proses asesmen khususnya dalam mempertimbangkan efektivitas dampaknya di tengah keterbatasan APBN. Perangkat Indomod ini juga turut berperan sebagai pertimbangan dalam pemilihan berbagai skenario kebijakan," bunyi laporan tersebut. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan fiskal, APBN, belanja pemerintah, belanja sosial, Indomod, Unicef, BKF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:07 WIB
APBN KITA

Pendapatan Negara Masih Turun, Sri Mulyani: Kita Terus Waspadai

Selasa, 25 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Soal Kebijakan Tarif Cukai Rokok 2025, BKF: Sedang Kami Konsolidasikan

Selasa, 25 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Automatic Adjustment Lanjut ke 2025, Program K/L Dijamin Tak Terganggu

Senin, 24 Juni 2024 | 14:07 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Tim Prabowo Sebut Tak Mungkin Naikkan Rasio Utang Jadi 50% PDB

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya