Saat Pandemi Covid-19 Berakhir, Paradigma Relaksasi Pajak Perlu Diubah

“Sudah saatnya nanti setelah pandemi Covid-19 ini berakhir, relaksasi ini sebaiknya pelan-pelan mulai dikurangi Selama ini, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, relaksasi menjadi garda terdepan. Ke depan, paradigma harus diubah. Kepastian dalam sistem pajak yang lebih penting,” katanya.

Menurut OECD dan IMF, kepastian dapat terwujud selama terpenuhinya empat hal. Pertama, terdapat kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan. Kedua, administrasi pajak yang berkepastian. Ketiga, upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak yang efisien dan efektif. Keempat, keselarasan dengan konsensus internasional.

Sebagai informasi, OECD dan IMF sejak 2017-2019 telah menerbitkan laporan Tax Certainty yang salah satunya menggarisbawahi bahwa daya tarik investasi juga bisa diwujudkan melalui kepastian bagi wajib pajak.

Darussalam mengatakan perubahan paradigma perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi berbagai tax expenditure. Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat efektivitas, kesesuaiannya dengan lanskap ekonomi ke depan, serta untuk ‘mengerem’ laju pertumbuhannya.

Selain perubahan paradigma relaksasi ini, Darussalam juga menawarkan tiga agenda pajak jangka menengah lainnya. Pertama, agenda reformasi dengan fokus pada undang-undang di bidang pajak, tidak lagi omnibus law. Kedua, penguatan administrasi pajak. Ketiga, perluasan basis pajak.

Secara umum, strategi jangka menengah yang paling tepat adalah mengurangi tax gap sekaligus memperluas basis pajak tanpa mendistorsi perekonomian terlalu besar. Simak artikel ‘Ada Pandemi Covid-19, Ini Tawaran Kebijakan Pajak Jangka Menengah’.

Terkait perluasan basis pajak, Darussalam juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan PMK 48/2020. Menurutnya, di saat ada pandemi seperti ini, ada beberapa industri, salah satunya terkait dengan transaksi digital, yang justru mencatatkan kinerja bisnis yang baik.

“Selama ini belum bisa dipajaki karena masalah administrasi, bukan masalah hukum. PMK 48/2020 ini memberikan ketentuan administrasinya. Ini penting,” imbuhnya. Simak pula artikel ‘Ini Penjelasan Resmi DJP Soal Pengenaan PPN Produk Digital Luar Negeri’.

Darussalam juga berharap PMK 210/2018 terkait perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce yang telah dicabut dapat diberlakukan kembali. Hal ini penting dalam konteks untuk pengumpulan data.

Menurutnya, relaksasi yang telah diberikan oleh DJP selama pandemi Covid-19 harus dipertukarkan dengan informasi dan data dari wajib pajak. Kebijakan ini penting untuk mengatasi risiko jangka menengah. Bagaimanapun, tax expenditure berpengaruh pada kinerja penerimaan.

Sebagai informasi, webinar ini diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) bekerja sama dengan Center for Accounting Studies (CAS) FEB Unpad dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Jawa Barat.

Selain Darussalam, ada beberapa pembicara lain seperti Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto, Partner Deloitte Yan Hardyana, dan dosen Departmen Akuntansi FEB Unpad Sony Devano, dan Kepala Departemen Akuntansi FEB Unpad Memed Sueb. Dosen Departemen Akuntansi FEB Unpad Dede Abdul H. hadir sebagai moderator. (kaw)