Sebut Pemilu 2024 Kompleks, Jokowi Minta Ini kepada KPU

Jokowi mengatakan pemilu 2024 tergolong kompleks karena dilaksanakan secara serentak. Menurutnya, pelaksanaan pemilu yang tidak baik dapat berdampak buruk terhadap kondusivitas negara.

"Keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet ke mana-mana, yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita," katanya dalam Rapat konsolnas Kesiapan Pemilu 2024, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi mengatakan KPU pusat dan daerah harus siap menjalankan pemilu secara jujur dan adil sehingga dapat dipercaya rakyat. Dengan waktu yang hanya tersisa 45 hari, lanjutnya, KPU harus memastikan semua persiapan pemilu berjalan dengan baik.

Dia menjelaskan pemilu 2024 sangat kompleks karena dilakukan serentak untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta DPD RI. Pemilu ini akan diikuti oleh 204,87 juta pemilih.

Pemilu 2024 akan melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Pemilu ini dilaksanakan secara langsung di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa.

Dengan kompleksitas tersebut, Jokowi mengingatkan agar KPU memastikan pelaksanaan pemilu dilakukan dengan tata kelola yang baik. Dalam hal ini, KPU perlu memastikan kesiapan dari sisi petugas, ketersediaan logistik, serta sistem dan teknologinya.

"Saya mengajak jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai ini," ujarnya.

Jokowi menilai kesiapan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu sangat dibutuhkan di era yang serba digital. Sedikit saja terjadi ketidakcermatan, lanjutnya, akan langsung mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.

Dia pun meminta seluruh komponen masyarakat menjaga pemilu agar berjalan jujur dan adil. Kemudian kepada seluruh aparatur negara, dia mengingatkan untuk menjaga netralitas.

Terlebih kepada KPU, dia menilai netralitas institusi tersebut sangat menentukan kelancaran pemilu 2024. KPU pun harus memastikan seluruh warga negara yang memiliki hak memilih dapat memberikan suaranya.

"Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai. Iya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus kita jaga bersama jangan sampai terjadi," imbuhnya. (sap)