Sederet Agenda Prioritas Indonesia sebagai Presidensi G-20

Dengan menjadi presidensi, lanjutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab memastikan tercapainya diskusi yang mencerminkan urgensi besar dunia, sekaligus berupaya menghasilkan solusi nyata untuk mengatasi tantangan tersebut.

"Kami akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara sehingga terjadi pemulihan [ekonomi] yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (1/11/2021).

Febrio mengatakan G-20 harus menjadi prime mover untuk membantu negara-negara di dunia keluar dari tekanan pandemi dengan menjadi bagian dari solusi mengatasi kesenjangan akses dan kecepatan vaksinasi.

G-20 juga perlu mendorong kerja sama pemulihan ekonomi guna mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sebab, beban yang jauh lebih besar akibat pandemi justru ditanggung oleh penduduk yang berada di negara berkembang.

Menjawab kebutuhan global tersebut, lanjut Febrio, pemerintah memiliki agenda-agenda prioritas, baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional.

Agenda prioritas pada jalur keuangan yang diusulkan Indonesia tersebut di antaranya akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy.

Dalam agenda tersebut, pemerintah akan mengadakan diskusi mendalam terkait dengan peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global. Kebijakan smooth exit strategy akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda.

Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara.

“Pengembangan pilihan kebijakan dalam mengatasi masalah neraca sektor publik dan swasta juga akan terus dilakukan,” tutur Febrio.

Agenda lainnya adalah mengatasi isu scarring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah-panjang. Indonesia mendorong realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta peningkatan kreativitas dan produktivitas.

Dalam mengatasi scarring effect, sambung Febrio, perlu adanya keseimbangan melalui upaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan, dan tetap waspada mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19 dan mutasi virus.

"Realokasi modal juga akan diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan stagnansi tingkat produksi dan operasional, untuk mendukung pertumbuhan investasi," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan inklusi digital dan mengatasi kesenjangan digital, serta membuat kebijakan yang efektif untuk menangani berbagai isu struktural seperti potensi penurunan output jangka menengah dan panjang serta isu ketenagakerjaan.

Sementara itu, agenda legacy pada jalur keuangan akan senantiasa dijaga dan dilanjutkan. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang, dan dukungan lainnya.

"Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya pascapandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta," tutur Febrio.

Terakhir, mendorong pengelolaan keuangan secara berkelanjutan dengan adil dan terjangkau guna mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Regulasi keuangan untuk pengembangan sistem keuangan digital juga perlu terus diperkuat posisinya. Nanti, ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital, yang tidak hanya berfokus pada manfaat, tetapi juga potensi risiko yang muncul. (rig)