Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sejarah dan Perkembangan Pemungutan PPN

A+
A-
1
A+
A-
1
Sejarah dan Perkembangan Pemungutan PPN

TIDAK dapat dipungkiri saat ini PPN menjadi salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di berbagai negara. Penerimaan pajak dari pemungutan PPN bahkan dinilai sebagai andalan saat pandemi Covid-19 terjadi. Perkembangan pemungutan PPN memang berlangsung pesat dibandingkan dengan jenis pajak lainnya di seluruh dunia.

Dalam perspektif sejarah, PPN dapat dikatakan sebagai inovasi fiskal dan jenis pajak yang relatif baru dan menjadi bentuk pemajakan yang modern. Cnossen (1998) sendiri mengeklaim pengenalan PPN secara universal merupakan peristiwa terpenting dalam evolusi pajak yang terjadi pada paruh terakhir abad ke-20.

Tidak mengherankan jika sampai dengan 1 Januari 2016, terdapat 167 negara di dunia yang telah menerapkan PPN sebagai bentuk pajak atas konsumsi sebagaimana dinyatakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Adapun uraian mengenai sejarah dan perkembangan pemungutan PPN dapat ditemukan dalam buku berjudul The Rise of Value-Added Tax. Buku ini disusun Kathryn James, akademisi Monash University. Buku diterbitkan pada 2015. Dalam buku ini, penulis menjelaskan sejarah awal munculnya pemungutan PPN sebagai pajak atas konsumsi dan perkembangan pemungutannya di dunia.

Kathryn menjelaskan kurang dari setengah abad, PPN telah menjadi salah satu sumber penerimaan fiskal yang paling dominan di seluruh dunia. Selain itu, PPN telah diadopsi lebih dari 150 negara dan menyumbang sekitar 20% dari pendapatan pajak. Gagasan dasar mengenai PPN pertama kali muncul dari seorang pengusaha asal Jerman bernama Dr. Wilhelm von Siemens pada 1918.

Saat itu, von Siemens menyadari terdapat persoalan atas penerapan pajak pajak peredaran. Selain von Siemens, ada ekonom Amerika, T.S. Adams, yang mencetuskan konsep pengkreditan pajak masukan atas pajak keluaran untuk mencegah adanya cascading effect. Adapun Adams menjelaskan konsep tersebut pada 1910 dan 1921.

Baca Juga: Jualan Online-Reseller, Hitung Pajak Pakai Pembukuan atau Pencatatan?

Prancis merupakan negara pertama yang menerapkan pemungutan PPN pada 1948. Penerapan terbatas pada pemungutan PPN di tahap pabrikan. Namun demikian, Pemerintah Prancis melakukan perubahan besar terhadap ruang lingkup pemungutan PPN tersebut pada 1954.

Pemungutan PPN yang semula hanya di tahap pabrikan menjadi dikenakan di setiap tahapan produksi dan distribusi. Kemudian, negara-negara di Eropa lainnya mengikuti langkah Pemerintah Prancis untuk memberlakukan PPN pada 1960-an dan 1970-an.

Banyak orang yang meyakini berkembangnya pemungutan PPN secara global dikarenakan manfaat atas pemungutannya lebih banyak dibandingkan kelemahannya. Penerapan PPN sebagai pajak konsumsi berperan penting dalam menambah penerimaan negara.

Baca Juga: Kegiatan Membangun Sendiri Dilakukan Bertahap, Begini Aturan PPN-nya

Terlebih, globalisasi meningkatkan transaksi barang dan/atau jasa yang dapat menjadi sumber pemungutan PPN. Namun, pemungutan PPN juga memiliki kekurangan seperti administrasi pemungutannya yang cenderung lebih rumit daripada jenis pajak lainnya, terlebih ketika perkembangan teknologi terjadi dan mendorong transaksi lintas batas.

Selain itu, penulis mengungkapkan pesatnya perkembangan pemungutan PPN di dunia juga dipengaruhi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Kedua lembaga tersebut gencar mempromosikan penerapan PPN di berbagai negara. Selain itu, penulis juga menguraikan sejarah penerapan pajak atas konsumsi di Australia dan Amerika.

Secara umum, buku ini membahas sejarah dan perkembangan pemungutan PPN di dunia dengan runtut dan lengkap. Para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dapat menjadikan buku ini sebagai referensi untuk mempelajari sejarah dan perkembangan pemungutan PPN. Tertarik membaca buku ini? Silakan baca langsung di DDTC Library. (kaw)

Baca Juga: Pengesahan RUU PPN PMSE Jadi Prioritas Parlemen Filipina

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resensi, resensi buku, kebijakan pajak, PPN, buku

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dika Meiyani

Jum'at, 30 Juli 2021 | 01:14 WIB
Terimakasih ilmunya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK

Relevansi Pemajakan atas Upah pada Abad ke-21

Jum'at, 28 Juni 2024 | 13:30 WIB
KPP PRATAMA BADUNG UTARA

Petugas Pajak Sisir WP yang Lakukan Kegiatan Membangun Sendiri

Kamis, 27 Juni 2024 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN Turun, Sri Mulyani Sebut Konsumsi Masyarakat Tetap Positif

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya