Seleksi Calon Hakim Agung Khusus Pajak Sepi Peminat, Ini Strategi KY

"KY akan melakukan sosialisasi dan penjaringan di kantong-kantong yang di situ terdapat calon-calon yang potensial sesuai dengan kamarnya," ujar Nurdjanah, Senin (8/5/2023).

Juru Bicara KY Miko Ginting mengatakan proses rekrutmen hakim agung kamar TUN khusus pajak memang dihadapkan oleh berbagai kendala, utamanya kendala regulasi.

Dalam seleksi CHA TUN khusus pajak, banyak figur potensial yang tidak bisa mengikuti seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana hukum. "CHA TUN khusus pajak itu harus memiliki dasar sarjana hukum, padahal kita tahu beberapa calon potensial memiliki dasar sarjana ekonomi atau D-III STAN," ujar Miko.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Miko mengatakan pihaknya akan tetap mengutamakan sosialisasi guna mendorong calon potensial untuk mengikuti seleksi CHA.

Pada saat yang sama, Miko mengatakan KY selaku lembaga yang independen dalam melaksanakan seleksi akan menahan diri dalam melaksanakan penjaringan CHA guna mencegah terjadinya konflik kepentingan.

"KY akan menahan diri, tidak mungkin KY menghubungi calon tertentu secara individu untuk melakukan pendaftaran. Itu kejauhan, karena nanti akan timbul pertanyaan soal konflik kepentingan antara KY dan calon tersebut. Jadi yang bisa kami lakukan memang sebisa mungkin melakukan sosialisasi yang masif," ujar Miko.

Untuk diketahui, KY kembali menggelar CHA pada tahun ini. Berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial No. 1/WKMA.Y/IV/2023, Mahkamah Agung membutuhkan 1 hakim kamar TUN khusus pajak, 1 hakim agung kamar perdata, dan 8 hakim agung kamar pidana.

Pendaftaran seleksi CHA dilakukan secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id mulai dari 8 Mei hingga 29 Mei 2023. Berkas yang dipersyaratkan harus diunggah dalam format PDF paling lambat pada 29 Mei 2023. (sap)