Jumlah Hakim Agung Pajak Perlu Segera Ditambah, MA Ungkap Alasannya

"Selalu setiap kali ada seleksi CHA kami mintakan tambahan khusus kamar pajak. Itu yang kita mohonkan supaya penanganan perkara menjadi lebih ringan di antara kami hakim agung," katanya, Kamis (1/2/2024).

Menurut Jupriyadi, MA membutuhkan setidaknya tambahan 3 hakim agung TUN khusus pajak guna merespons banyaknya perkara yang masuk.

Pada Januari hingga 17 November 2023, beban perkara TUN tercatat mencapai 7.729. Mayoritas dari perkara TUN yang masuk justru adalah TUN pajak, bukan TUN umum.

Dari total tersebut, sudah ada 6.607 perkara yang sudah diputus hingga 17 November 2023. Dengan demikian, rasio memutus atas perkara TUN pada tahun lalu masih sebesar 85,07%.

Saat ini, jumlah hakim agung TUN di MA adalah sebanyak 7 hakim. Artinya, rata-rata alokasi perkara per hakim agung TUN adalah sebanyak 3.312 perkara.

Jupriyadi menuturkan perkara sesungguhnya dapat diputus dengan cepat meski beban perkara yang masuk relatif banyak. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim agung dibantu oleh asisten, pemilah, dan staf-staf lainnya.

"Kami juga tidak sidang seperti di pengadilan, berhadapan dengan terdakwa dan menggali keterangan. Kami hanya membaca berkas sehingga nanti kami simpulkan penerapan hukumnya sudah benar apa belum. Kami rata-rata sehari memutus bisa sampai 50 perkara," ujarnya.

Seperti yang sudah diumumkan oleh KY sebelumnya, figur-figur potensial yang hendak mengikuti seleksi CHA dapat mendaftarkan diri secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id paling lambat pada 22 Februari 2024.

Peserta seleksi CHA yang memenuhi persyaratan administratif nantinya akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya, mulai dari seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara. (rig)