Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Seleksi CHA: Ruwaidah Soroti Inkonsistensi Putusan Pengadilan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Seleksi CHA: Ruwaidah Soroti Inkonsistensi Putusan Pengadilan Pajak

Calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak Ruwaidah Afiyati (kiri).

JAKARTA, DDTCNews - Panelis pada seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) menyoroti inkonsistensi dari putusan-putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Pajak.

Salah satu CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak, Ruwaidah Afiyati mengatakan dirinya ketika menjabat sebagai hakim pengadilan pajak berusaha untuk merujuk putusan sebelumnya dan putusan peninjauan kembali (PK) ketika memutus suatu perkara.

"Kami berusaha untuk konsisten. Walau pada sengketa pajak Pengadilan Pajak tidak mengenal yurisprudensi, tetapi bisa dijadikan rujukan," katanya dalam wawancara terbuka yang digelar oleh Komisi Yudisial (KY), Rabu (1/2/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Meski demikian, lanjut Ruwaidah, terdapat potensi timbulnya perbedaan putusan atas sengketa sama. Menurutnya, hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat perbedaan model pembuktian.

"Kalau pembuktiannya berbeda, putusannya bisa berbeda. Ini mungkin yang dimaksud tidak konsisten tadi," ujarnya.

Ruwaidah menuturkan perbedaan putusan atas suatu sengketa yang sama tidak hanya terjadi di Pengadilan Pajak, tetapi juga di MA. Putusan PK atas sengketa yang sama bisa berbeda antara satu dengan yang lain karena perkara tersebut ditangani oleh 2 majelis atau lebih.

Baca Juga: Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Contoh, ia menemukan terdapat 12 sengketa terkait dengan PPN yang identik antara satu dengan yang lain. Kemudian, sengketa tersebut ditangani oleh 2 majelis yang berbeda dan menghasilkan putusan yang berbeda pula.

Ruwaidah menilai sengketa tersebut seharusnya diputus oleh majelis yang sama untuk menghindari perbedaan amar putusan.

Terlepas dari permasalahan tersebut, ia memandang para hakim pada Pengadilan Pajak sesungguhnya terus berupaya untuk merujuk putusan PK dari Mahkamah Agung (MA) guna menjaga konsistensi putusan.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Menurut Ruwaidah, terdapat beragam putusan PK yang baik dan dapat dijadikan rujukan oleh para hakim di Pengadilan Pajak dalam memutus suatu sengketa. Namun, ia mengakui putusan PK masih cenderung sulit diakses oleh publik.

Saat ini, putusan PK sebenarnya sudah dapat diakses pada direktori putusan MA. Meski demikian, terdapat beberapa putusan yang tidak dapat diakses dan hanya bisa diketahui nomor putusan atau ringkasan putusannya saja.

Sebagai informasi, KY menggelar seleksi wawancara atas 2 CHA TUN khusus pajak pada hari ini. Selain Ruwaidah, Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Triyono Martanto juga akan diwawancarai oleh KY pada hari ini.

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Seleksi wawancara dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan pada laman https://www.youtube.com/watch?v=mqQoyZ4n3pw. Publik juga dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada CHA melalui fitur chat yang tersedia di Youtube. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : seleksi hakim agung, seleksi wawancara, Ruwaidah Afiyati, pengadilan pajak, komisi yudisial, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya