Sidik Kasus Pajak, Otoritas Ini Lakukan Penggeledahan di Bandara

“Ada perusahaan Belgia yang berperan sebagai tangan kanan eksportir asal China tersebut. Adapun perusahaan itu berperan mengurusi administrasi PPN dan cukai di Belgia,” sebut EPPO seperti dikutip dari Tax Notes International, Jumat (14/4/2023).

Skema yang dijalankan pelaku adalah dengan mendirikan beberapa perusahaan cangkang di beberapa negara Uni Eropa lainnya, salah satunya Belgia. Pelaku mendirikan perusahaan-perusahaan tersebut supaya terhindar dari pemungutan cukai dan PPN impor.

“Perusahaan di Belgia mendeklarasikan barang yang diterima dari eksportir asal China tersebut di Bandara Liege. Barang yang dideklarasikan meliputi peralatan elektronik, mainan, dan pernak-pernik,” jelas EPPO.

Barang-barang yang telah dideklarasikan di Bandara Liege tersebut ditujukan untuk dikirim ke negara Uni Eropa lainnya.

Perlu diketahui, berdasarkan regulasi Customs Procedure 42 Uni Eropa, apabila barang berasal dari negara yang sama-sama anggota Uni Eropa maka barang tersebut bisa mendapatkan fasilitas bebas PPN impor.

“Prosedur itu sebenarnya untuk menyederhanakan transaksi lintas batas. PPN dikecualikan di negara pengimpor ketika barang sudah diterima di negara akhir tujuan impor,” sebut EPPO.

Lebih lanjut, pelaku yang terlibat dalam skema penggelapan PPN tersebut menggunakan faktur palsu dan dokumen palsu yang berkaitan dengan pengiriman.

EPPO menyatakan pelaku bahkan menggunakan identitas perusahaan lain yang tidak terafiliasi. Dalam kata lain, pelaku mencuri identitas perusahaan lain untuk melancarkan skemanya tersebut.

Pelaku kemudian menjual barang yang mendapat fasilitas bebas PPN tersebut dengan harga pasaran. Pelaku bahkan memungut PPN dari barang yang dijualnya. Meski PPN tersebut dipungut oleh pelaku, PPN tersebut tidak disetorkan ke negara.

Otoritas berwenang saat ini telah menangkap 2 direktur dan 1 akuntan. Dari skema penggelapan ini, EPPO memperkirakan pelaku telah menggelapkan PPN sekitar €303 juta dan cukai senilai €6,6 juta dalam rentang waktu 2019 hingga 2022. (sabian/rig)