Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Singgung Soal Pendapatan Negara, Tito Karnavian Minta Ini kepada APIP

A+
A-
1
A+
A-
1
Singgung Soal Pendapatan Negara, Tito Karnavian Minta Ini kepada APIP

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (foto: Kemendagri)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar memberikan pengawasan ekstra untuk pelaksanaan anggaran 2021.

Tito menyebutkan APIP bisa berkontribusi lebih dalam mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pada tahun ini. Pada saat ini, sambungnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami dilema dalam pengelolaan anggaran.

Dia menuturkan kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 masih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari cara untuk melakukan optimalisasi pendapatan tanpa mendistorsi proses pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

“Situasi pandemi Covid-19 di mana pendapatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkontraksi, kiranya APIP juga dapat memberikan kontribusi dengan memberi masukan area yang dapat berpotensi meningkatkan pendapatan tetapi tidak memberatkan rakyat yang sedang kesulitan," jelasnya dalam keterangan resmi dikutip pada Selasa (2/2/2021).

Mendagri menjabarkan upaya tersebut juga harus dibarengi dengan makin ketatnya pengawasan atas belanja pusat dan daerah. Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar kucuran belanja pemerintah memberikan dampak signifikan bagi proses pemulihan ekonomi.

Menurutnya, modal pengawasan ketat tidak cukup untuk mengawal anggaran 2021. APIP, lanjut Tito, diharapkan mampu bergerak aktif memberikan masukan secara holistik mulai dari perencanaan program, eksekusi, dan evaluasi untuk mengukur potensi penyimpangan yang terjadi.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Tito menuturkan APIP akan berperan penting dengan pengelolaan anggaran pada tahun ini. Hal tersebut akan menentukan kemampuan daerah mengelola anggaran dengan stabil dan mampu bertahan pada masa pandemi tahun ini.

"Harapan di tengah pandemi ini adalah pendapatan bisa stabil, bahkan bisa naik tanpa merugikan masyarakat yang sedang kesulitan. Belanjanya juga harus efektif, efisien, tepat sasaran sehingga di tengah masa pandemi ini, ekonomi serta keuangan pemerintah pusat dan daerah bisa pulih," ujarnya.

Pada pengawasan tahun ini, APIP diharapkan tidak hanya menjalankan proses bisnis pengawasan atas eksekusi program pemerintah. Dia meminta para inspektorat mengawal eksekusi program pemerintah dan menyampaikan potensi kecurangan sebagai bentuk tindakan pencegahan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca Juga: Belanja Bengkak, Defisit APBN 2024 Diperkirakan Naik Jadi 2,7% PDB

"Harapannya, para auditor tidak hanya berlakukan pengawasan oversight saja, tapi juga masuk dalam memberi masukan dan membantu pada saat eksekusi program atau insight. Bahkan juga foresight, yaitu memberikan masukan untuk melihat potensi-potensi kerawanan ke depan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan," imbuh Tito. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pendapatan negara, belanja negara, APBN 2021, Tito Karnavian, Kemendagri, APIP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 07 Juni 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Ini Sederet Rekomendasi Komisi XI untuk Kerek Pendapatan Negara 2025

Jum'at, 07 Juni 2024 | 09:05 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Rasio Pendapatan Negara 2025 Disepakati 12,3% Hingga 12,36% PDB

Kamis, 06 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Apa Alasan Bappenas Usul Defisit APBN 2025 Turun Jadi 1,5-1,8% PDB?

Minggu, 02 Juni 2024 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kembangkan KTP Digital Jadi INA-Pass, Begini Penjelasan Kemendagri

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya