Soal Pembahasan Revisi UU KUP, Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR

“Sebetulnya redaksi pemerintah saja yang harus diperbaiki sehingga tidak menimbulkan kemarahan dan salah tafsir. Ini terjadi karena tidak melihat dalam konteks yang utuh," katanya dalam acara diskusi publik Fraksi PKB bertajuk Perluasan Basis Pajak di Era Pandemi, Rabu (16/6/2021).

Fathan menjelaskan RUU KUP masih belum dibahas hingga saat ini karena belum turunnya penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR. RUU KUP memiliki dua opsi pembahasan, yaitu melalui Komisi XI atau Panitia Khusus (Pansus).

“Kita belum menerima penugasan dari Bamus apakah KUP akan dibahas di Komisi XI atau menjadi Pansus. Pemerintah sudah resmi menyampaikan surat kepada pimpinan DPR tapi dari pimpinan belum memberikan tugas kepada komisi," terangnya.

Fathan menjamin pembahasan akan berlangsung komprehensif. Dia menyampaikan RUU KUP bersama RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD) menjadi prioritas untuk diselesaikan pada masa sidang DPR 2021.

"Karena di Komisi XI ada dua target, yaitu RUU KUP dan RUU HKPD. Dua-duanya ditargetkan selesai pada masa sidang DPR 2021. Ini tentu menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama karena diskusi publik sudah menjadi liar hingga ada meme ibu melahirkan kena pajak," ungkapnya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan DJP sangat terbuka dalam melakukan dialog terkait dengan perubahan kebijakan perpajakan, termasuk PPN. Hal tersebut menjadi penting sebagai cara pemerintah menciptakan pondasi konsolidasi fiskal dalam jangka panjang.

"Jadi ada situasi kita perlu uang untuk isi kantong negara. Kalau mau sederhana yang naik tarif tapi perlu lebih wise jaga masyarakat. Perlu dipikirkan timing-nya seperti apa karena pemerintah tidak mungkin berikan tambahan beban pada saat yang bersamaan berikan banyak insentif. Ini jadi dinamika diskusi," jelas Suryo. Simak ‘Polemik PPN Sembako, Begini Penjelasan Dirjen Pajak’. (kaw)