Soal Pemberian Insentif Saat Pandemi Covid-19, Ini Catatan Pakar Pajak

Menurutnya, penyerapan yang belum maksimal tersebut bisa disebabkan karena belum banyak wajib pajak yang tersosialisasi dengan baik. Selain itu, banyak kegiatan operasional usaha yang terbatas karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga tidak memungkinkan adanya koordinasi.

“Jadi ada faktor sosialisasi. Apalagi, mayoritas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak juga telah disetujui oleh DJP,” ujar Darussalam dalam acara IAI Goes to Campus-Webinar dengan tema “Kebijakan Insentif Pajak: Pendorong Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19”, Sabtu (20/6/2020).

Kemudian, terkait dengan persoalan data dan pengawasan, Darussalam mengapresiasi langkah pemerintah untuk mewujudkan adanya paradigma relaksasi-partisipasi. Hal ini terlihat dari adanya syarat kepemilikan NPWP dan kewajiban pelaporan secara berkala oleh wajib pajak.

Selain itu, proses pengajuan, pelaporan, dan monitoring yang dilakukan secara online juga akan memudahkan manajemen data, termasuk untuk menghitung besaran insentif yang telah diberikan. Selain itu, upaya untuk menjamin bahwa insentif pajak diberikan kepada pihak yang tepat dan tidak disalahgunakan juga telah diantisipasi.

Darussalam juga melihat pemerintah selalu memperhatikan dinamika situasi ekonomi di tengah pandemi dan bagaimana insentif pajak bisa diberikan. Salah satu langkah terbaru adalah penerbitan fasilitas PPh dalam PP No. 29 Tahun 2020. Simak artikel ‘Lengkap! Ini Penjelasan Resmi DJP Soal Fasilitas Pajak PP 29/2020’.

Dengan adanya berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah, Darussalam melemparkan pertanyaan kepada peserta webinar terkait perlu berlanjut atau tidaknya pemberian insentif pada 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Darussalam menjabarkan pentingnya belajar dari kondisi pascakrisis 2008. Dari fase sesudah krisis 2008, banyak negara yang berorientasi pada upaya pemulihan ekonomi. Salah satu caranya melalui instrumen pajak yang bersifat relaksasi.

Hal tersebut pada akhirnya membuat pascakrisis 2008, kompetisi pajak antarnegara justru semakin meningkat. Tren ini terlihat dari adanya penurunan tarif, perubahan sistem pajak dari worldwide ke territorial, hingga pemberian insentif yang beragam.

Kemudian, dengan adanya kebutuhan untuk memberikan insentif pajak pascakrisis, akan memunculkan dampak pada tax expenditure. Akibatnya, ada jeda waktu antara pemulihan ekonomi dengan pemulihan penerimaan pajak.

"Kalau boleh saya berpendapat, untuk jangka menengah, perekonomian jangan terus dikaitkan dengan relaksasi. Relaksasi bisa diganti dengan kepastian hukum,” imbuh Darussalam. Simak juga artikel ‘Pajak adalah Urat Nadi Negara, Terlihat Saat Masa Pandemi Covid-19’. (kaw)