Sri Mulyani: G-20 Sepakat Bantu Negara-Negara Adopsi Pajak Minimum

"Dalam G20 ini disepakati dukungan untuk peningkatan kapasitas (capacity building) bagi negara berkembang yang memerlukan bantuan untuk mengimplementasikan 2 pilar ini sesuai dengan waktu yang disepakati," ujar Sri Mulyani, dikutip Sabtu (19/2/2022).

Bagaimanapun, target implementasi Pilar 1 dan Pilar 2 yang ditetapkan pada tahun depan merupakan target yang tergolong cepat dan ambisius sehingga banyak negara yang membutuhkan dukungan untuk mengadopsi kedua pilar tersebut.

Sri Mulyani mengatakan G20 akan menyelenggarakan simposium menteri untuk membahas peningkatan kapasitas dan pelaksanaan Pilar 1 dan Pilar 2 secara konsisten.

Ketika kesepakatan atas kedua pilar sudah tercapai dan diimplementasikan pada tahun depan, Sri Mulyani mengatakan negara-negara G20 juga telah bersepakat untuk melakukan monitoring untuk pelaksanaannya.

Untuk diketahui, 137 dari 141 negara yang tergabung dalam Inclusive Framework telah bersepakat untuk segera menyelesaikan masalah-masalah teknis dari Pilar 1 dan Pilar 2 serta mulai mengimplementasikan kedua pilar tersebut pada 2023.

Pada Pilar 1, yurisdiksi pasar mendapatkan hak pemajakan sebesar 25% dari residual profit yang diterima oleh korporasi multinasional. Perusahaan multinasional yang tercakup pada Pilar 1 adalah perusahaan dengan pendapat global di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10%.

OECD memperkirakan total residual profit yang direalokasikan kepada yurisdiksi pasar melalui Pilar 1 bakal mencapai lebih dari US$125 miliar.

Pada Pilar 2, yurisdiksi-yurisdiksi sepakat untuk memberlakukan tarif pajak minimum global sebesar 15%. Pilar 2 akan diberlakukan atas perusahaan dengan pendapatan di atas EUR 750 juta. Skema ini diperkirakan menghasilkan US$150 miliar tambahan pendapatan pajak global tiap tahun. (sap)