Sri Mulyani Tegaskan Utang Dikelola dengan Rambu-Rambu yang Ketat

"Kami mengelola utang menggunakan rambu-rambu. Dengan keterbukaan informasi, Anda bisa melihat semua," katanya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD, Selasa (13/6/2023).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah dalam APBN telah menyusun rencana pembiayaan utang, termasuk bunga utang yang harus dibayarkan. Rencana pembiayaan utang tersebut juga telah dibahas bersama DPR serta dikonsultasikan kepada DPD.

Dia menjelaskan Surat Berharga Negara (SBN) kini telah menjadi instrumen investasi yang diminati. Menurutnya, hal tersebut juga membuktikan investor memiliki kepercayaan pemerintah mengelola APBN dengan baik dan memiliki kemampuan membayar utang.

"Kalau enggak percaya Indonesia bisa membayar utang, dia enggak akan membeli SBN itu," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan tingginya minat investor telah membuat suku bunga SBN mengalami penurunan. Kondisi itu berbeda dengan negara lain seperti Brasil dan Meksiko yang harus menaikkan suku bunga agar investor tertarik membeli surat utangnya.

Hingga April 2023, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.849,89 triliun atau 38,15% terhadap PDB. Rasio utang itu masih berada di batas aman, yaitu di bawah 60% PDB sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Komposisi utang pemerintah didominasi utang domestik sebesar 72,88% sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang guna mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

Sementara itu, berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,26%.

Selain itu, pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Hingga April 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) pada kisaran 8 tahun. (rig)