Subsidi Konversi Kendaraan Bermotor Listrik, Begini Syaratnya

"Kami siap untuk menyalurkan bantuan pemerintah, khususnya untuk program konversi," katanya, dikutip pada Selasa (7/3/2023).

Rida mengatakan bantuan subsidi hanya diberikan untuk kendaraan yang memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, sepeda motor masih layak jalan dengan kapasitas mesin antara 110 cc hingga 150 cc.

Kedua, kendaraan harus memiliki surat-surat yang lengkap seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sesuai dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam hal ini, pemerintah hanya akan memberikan 1 bantuan subsidi konversi per 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ketiga, kendaraan harus dikonversi di bengkel yang bersertifikat dari Kementerian Perhubungan. Simak pula ‘Subsidi Dibatasi, 1 NIK untuk 1 Kendaraan Bermotor Listrik’.

Rida menjelaskan pemberian subsidi untuk konversi kendaraan diperlukan untuk mempercepat pembentukan ekosistem BKLBB. Konversi juga akan mendatangkan beberapa keuntungan, termasuk efisiensi biaya sekitar Rp2,77 juta per tahun bagi pengguna.

Sementara dari sisi pemerintah, ada penghematan Rp32,7 miliar per tahun. Kemudian, konversi kendaraan listrik juga akan menambahan konsumsi listrik 15,2 GWH serta mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 0,03 juta ton.

Selain itu, program tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja baru di antaranya pembentukan bengkel-bengkel khusus untuk konversi di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyatakan bantuan subsidi kendaraan konversi dari berbahan bakar minyak menjadi listrik diberikan senilai Rp7 juta per unit. Subsidi diberikan untuk 50.000 unit kendaraan konversi pada tahun ini.

Pemberian subsidi diutamakan untuk kelompok UMKM, khususnya penerima kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan produktif ultramikro (BPUM), serta pelanggan listrik berkapasitas 450-900 VA. (kaw)