Sudah Ada 27.000 Aplikasi Layanan Publik, Jokowi Larang Bikin Baru

"Kami mengadopsi DPI. Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait payment, digital ID, dan data exchange," ujar Anas, dikutip pada Selasa (13/6/2023).

Dengan mengadopsi konsep DPI ini, arsitektur SPBE nasional tidak lagi mengedepankan pembuatan aplikasi baru sebagaimana yang berlaku sebelumnya.

Ke depan, pemerintah akan lebih mengedepankan interoperabilitas antaraplikasi yang sudah ada guna menciptakan layanan digital pemerintahan yang terpadu.

"SPBE ini bukan membangun aplikasi baru. Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru. Saat ini ada lebih dari 27.000 sehingga rakyat harus membuat akun satu-satu untuk mendapatkan pelayanan digital. Dengan SPBE ini diinteroperabilitaskan," ujar Anas.

Melalui perpres terbaru ini, peran kementerian koordinator (kemenko) dan Tim Koordinasi SPBE nasional akan diperkuat guna mengoordinasikan kebijakan dan pencapaian target SPBE. Adapun Tim Koordinasi SPBE akan diketuai oleh Kementerian PANRB.

Dengan dibentuknya tim ini, pemerintah berencana untuk meluncurkan 9 aplikasi SPBE prioritas yakni aplikasi terkait digital ID, payment, dan data exchange; aplikasi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan penerbitan SIM Online; portal pelayanan publik terintegrasi; dan aplikasi layanan aparatur negara yang terintegrasi.

Aplikasi-aplikasi SPBE prioritas di atas ditargetkan selesai dan diluncurkan pada kuartal III/2024.

Lewat perpres ini pula, Perum Peruri akan mendapatkan penugasan baru sebagai national digital solution provider, pengembang, dan penyelenggara aplikasi SPBE prioritas.

Penunjukan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengembangan sistem dan layanan digital di berbagai K/L yang selama ini dikerjakan oleh vendor secara tidak terstandar. (sap)