Download Peraturan

Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Senin, 08 Juli 2024 | 19:29 WIB

APBN KITA

Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB

APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB

PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB

RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB

TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:55 WIB

KAMUS PPH

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB

PANDUAN PAJAK PEMULA

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Kamis, 27 Juni 2024 | 14:11 WIB

KONSULTASI PAJAK

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB

SURAT DARI KELAPA GADING

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Komik & Animasi Pajak

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:10 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:45 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:05 WIB

HUT KE-17 DDTC

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB

UNIVERSITAS PANCA BUDI

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Kalkulator PPh Pasal 21

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB

STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB

KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB

KMK 10/KM.10/2024

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB

KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Senin, 24 Juni 2024 | 14:15 WIB

LITERATUR PAJAK

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:40 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

On

Download Peraturan

Komik & Animasi Pajak

Kalkulator PPh Pasal 21

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

PP 58/2023

Pegawai Tetap Jadi Peserta Kegiatan, PPh 21 Hadiah Dipotong Pakai TER

Jum'at, 26 Januari 2024 | 14:30 WIB

PMK 168/2023

Pegawai Tetap Jadi Peserta Kegiatan, PPh 21 Hadiah Dipotong Pakai TER

Bila peserta kegiatan bukan pegawat tetap, PPh 21 dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

DJP: Tarif Efektif PPh 21 Selaraskan Sistem Potput dan Standar Global

Kamis, 18 Januari 2024 | 14:51 WIB

KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

DJP: Tarif Efektif PPh 21 Selaraskan Sistem Potput dan Standar Global

Dua beleid teranyar menyelaraskan ketentuan pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan standar yang berlaku di banyak negara.

New Art. 21 Income Tax Withholding Scheme on Non-Permanent Employees

Kamis, 11 Januari 2024 | 16:50 WIB

KONSULTASI PAJAK

New Art. 21 Income Tax Withholding Scheme on Non-Permanent Employees

See the following Tax Consultation article to discover the answer to the inquiry.

Seperti Apa Skema Baru Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap?

Kamis, 11 Januari 2024 | 16:50 WIB

KONSULTASI PAJAK

Seperti Apa Skema Baru Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap?

Simak artikel Konsultasi Pajak berikut ini untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut.

Soal Pemotongan PPh Pasal 21 di PMK Baru, Ini Keterangan Resmi DJP

Rabu, 10 Januari 2024 | 10:40 WIB

PMK 168/2023

Soal Pemotongan PPh Pasal 21 di PMK Baru, Ini Keterangan Resmi DJP

“Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja," ujar Direktur P2Humas DJP Dwi Astuti.

PPh 21 Wajib Dihitung Pakai Tarif Efektif, Sifatnya Bukan Opsional

Selasa, 09 Januari 2024 | 12:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

PPh 21 Wajib Dihitung Pakai Tarif Efektif, Sifatnya Bukan Opsional

DJP akan menerbitkan aplikasi baru untuk mendukung pelaksanaan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan PP 58/2023 dan PMK 168/2023.

DJP: Tarif Efektif PPh 21 Tidak Bikin Beban Pajak Pegawai Bertambah

Senin, 08 Januari 2024 | 18:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Tarif Efektif PPh 21 Tidak Bikin Beban Pajak Pegawai Bertambah

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan dilakukan mulai dari Januari hingga November.

Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap WP yang Tak Punya NPWP, Ini Kata DJP

Senin, 08 Januari 2024 | 17:00 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap WP yang Tak Punya NPWP, Ini Kata DJP

Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi terhadap wajib pajak orang pribadi tidak ber-NPWP masih berlaku hingga Juni 2024.

Bakal Rilis Kalkulator Tarif Efektif PPh Pasal 21, DJP: Masih Kami Tes

Senin, 08 Januari 2024 | 15:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Bakal Rilis Kalkulator Tarif Efektif PPh Pasal 21, DJP: Masih Kami Tes

Aplikasi berupa kalkulator PPh Pasal 21 disiapkan untuk memudahkan wajib pajak melakukan penghitungan.

Begini Skema Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 07 Januari 2024 | 09:00 WIB

PMK 168/2023

Begini Skema Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023.

Tag Terkait

#tarif efektif pph pasal 21

#pemotongan pph pasal 21

#peraturan pajak

© COPYRIGHT 2024 DDTC.

Pedoman Media Siber

Profile & Rate Card

Awards
and
Recognition

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.