Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pegawai Tetap Jadi Peserta Kegiatan, PPh 21 Hadiah Dipotong Pakai TER

A+
A-
2
A+
A-
2
Pegawai Tetap Jadi Peserta Kegiatan, PPh 21 Hadiah Dipotong Pakai TER

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima peserta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam PMK 168/2023 hanya berlaku bila peserta kegiatan tersebut bukanlah pegawai tetap dari pemberi penghasilan.

Bila peserta kegiatan adalah pegawai tetap dari pemberi penghasilan, PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sebagai peserta kegiatan harus digabungkan dengan penghasilan bruto bulanan dan dikenai tarif efektif bulanan.

"Dalam hal peserta kegiatan merupakan pegawai tetap dari pemberi penghasilan, maka pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sebagai peserta kegiatan tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap dalam masa pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut," bunyi petunjuk umum PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan yang terlampir dalam PMK 168/2023, dikutip pada Jumat (26/1/2024).

Baca Juga: Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Bila peserta kegiatan bukanlah pegawai tetap dari pemberi kerja, PPh Pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Sebagai contoh, Tuan W pada masa pajak September 2024 menjuarai turnamen internasional yang digelar oleh PT D. Hadiah yang diterima Tuan W selaku pemenang turnamen adalah Rp200 juta. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 yang atas hadiah yang diterima Tuan W adalah (5% x Rp60 juta) + (15% x Rp140 juta) = Rp24 juta.

Bila Tuan W ternyata adalah pegawai tetap PT D, PPh Pasal 21 atas hadiah tersebut digabungkan dengan penghasilannya selaku pegawai tetap pada masa pajak September 2024.

Baca Juga: Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan

Tarif efektif bulanan yang dikenakan atas penghasilan bruto Tuan W pada masa pajak September 2024 dipilih berdasarkan status Tuan W. Contoh, bila Tuan W berstatus kawin dan memiliki 1 tanggungan (K/1) maka PPh Pasal 21 dikenakan menggunakan tarif efektif kategori B.

Tarif efektif bulanan kategori A diterapkan atas penghasilan bruto yang diperoleh orang pribadi dengan status tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).

Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto yang diperoleh orang pribadi dengan status tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2).

Baca Juga: Fasilitas Pajak Masuk dalam Term and Condition Penawaran WK Migas

Kemudian, tarif efektif bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima oleh orang pribadi dengan status kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3). (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak penghasilan, PPh Pasal 21, tarif efektif PPh 21, tarif efektif harian, PP 58/2023, PMK 168/2023

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Juni 2024 | 19:20 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Beda Hibah dan Warisan?

Rabu, 26 Juni 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Objek Pajak atas Keuntungan karena Penjualan atau Pengalihan Harta

Selasa, 25 Juni 2024 | 13:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Anak Belum Berusia 18 Tahun tapi Punya Penghasilan, Wajib Bayar Pajak?

Selasa, 25 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Keuntungan dari Pembebasan Utang Debitur Kecil Tidak Dikenakan Pajak

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:30 WIB
KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

Kanwil DJP Sumut Sita Serentak 22 Aset Milik WP senilai Rp673 Juta

Jum'at, 05 Juli 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

Jum'at, 05 Juli 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Fasilitas Pajak Masuk dalam Term and Condition Penawaran WK Migas