Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
biaya pajak

 
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:13 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Stimulus berupa pengurangan penghasilan bruto tersebut bisa menimbulkan efek besar pada perekonomian di daerah.
Senin, 15 Juni 2020 | 11:52 WIB
REKONSILIASI FISKAL (20)
Terdapat pengecualian untuk pembentukan atau pemupukan dana cadangan tertentu yang boleh menjadi biaya secara fiskal.
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:06 WIB
REKONSILIASI FISKAL (18)
Pada dasarnya, wajib pajak diperkenankan untuk menempatkan dana pinjaman dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya.
Kamis, 14 Mei 2020 | 11:06 WIB
REKONSILIASI FISKAL (16)
Pada prinsipnya, tak pembebanan piutang tertagih dalam laporan laba/rugi perusahaan diperbolehkan baik secara akuntansi maupun secara fiskal.
Selasa, 05 Mei 2020 | 15:02 WIB
REKONSILIASI FISKAL (15)
Saat ini, syarat-syarat agar sumbangan dapat dijadikan pengurang diatur dalam Pasal 2 PP 93/2010.
Kamis, 30 April 2020 | 17:12 WIB
REKONSILIASI FISKAL (14)
BPHTB adalah pajak yang dibayar dalam rangka dan merupakan bagian dari biaya pengeluaran untuk memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
Senin, 20 April 2020 | 18:29 WIB
REKONSILIASI FISKAL (13)
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajaknya secara final, tidak boleh dikurangkan untuk penghasilan kena pajak.
Kamis, 02 April 2020 | 14:25 WIB
REKONSILIASI FISKAL (10)
Pengeluaran untuk perolehan harta tak berwujud dapat diamortisasi menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun.
Senin, 30 Maret 2020 | 13:20 WIB
REKONSILIASI FISKAL (9)
Metode penyusutan harta berwujud yang diperbolehkan dalam UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.
Kamis, 19 Maret 2020 | 13:26 WIB
REKONSILIASI FISKAL (8)
Semua sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, yang terkait dengan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
1