Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase
peraturan pajak

 
Senin, 27 Mei 2024 | 19:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Saat ini, Ditjen Pajak (DJP) tengah menyusun aturan pelaksana terkait dengan aturan teknis pajak minimum global di Indonesia.
Jum'at, 24 Mei 2024 | 13:43 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN
Pelaksanaan administrasi pemungutan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau (HT).
Kamis, 16 Mei 2024 | 13:30 WIB
KOTA PARIAMAN
Guna memenuhi amanat UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemkot menerbitkan Perda Kota Pariaman No. 1/2024.
Rabu, 15 Mei 2024 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Menurut otoritas pajak, revisi aturan mengenai automatic blocking system (ABS) sedang dalam tahap pembahasan.
Senin, 13 Mei 2024 | 14:00 WIB
KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Selain tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21, Kanwil DJP DI Yogyakarta juga mengulas mengenai pemadanan NIK-NPWP.
Rabu, 08 Mei 2024 | 08:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Terdapat beberapa alasan yang menuntut praktisi pajak untuk terus mengembangkan kemampuan berbahasa Inggrisnya.
Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB
PROVINSI BENGKULU
Terdapat 7 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Selasa, 23 April 2024 | 07:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Pengguna premium juga dapat mengajukan permintaan terjemahan untuk dokumen yang tersedia.
Jum'at, 19 April 2024 | 07:30 WIB
LITERATUR PAJAK
DDTC menawarkan potongan harga sebesar 21% untuk berlangganan Perpajakan DDTC Professional Tahunan sepanjang periode 21-25 April 2024.
Rabu, 17 April 2024 | 11:00 WIB
PMK 59/2022
Terdapat 2 hal yang menyebabkan instansi pemerintah tidak memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah.
1 2 3 4 >