UU Insentif Pajak Bermasalah, Eksportir Filipina Minta Segera Revisi

"Masalah ini menyebabkan ketidakadilan dan berdampak serius terhadap kegiatan bisnis dan daya saing perusahaan eksportir, serta tidak sejalan dengan upaya pemerintahan Marcos untuk menarik investor," katanya, dikutip pada Sabtu (15/6/2024).

Ortiz-Luis telah mengirimkan surat berisi masukan pengusaha mengenai RUU CREATE MORE kepada Senator Sherwin Gatchalian, sebagai pengusul RUU tersebut. Salah satu masukannya, RUU CREATE MORE harus diselaraskan dengan peraturan insentif pajak yang berlaku lebih dulu.

Selama ini, perusahaan eksportir menikmati hak istimewa karena mendapatkan insentif pembebasan PPN atas barang impor dan tarif PPN 0% atas pembelian barang lokal. Peraturan otoritas pajak pun mempertegas insentif PPN tersebut hanya diberikan kepada perusahaan ekspor yang terdaftar.

Namun, berdasarkan UU CREATE, PPN 0% berlaku atas pembelian barang lokal justru diberikan kepada semua perusahaan secara umum.

"Hal ini telah melemahkan insentif bagi produsen dalam negeri karena harus menanggung PPN yang dibebankan kepada mereka oleh pemasok lokal dan kemudian harus membebankan biaya tersebut kepada konsumen," ujar Sergio seperti dilansir philstar.com.

Guna memastikan RUU CREATE MORE mampu merespons kebutuhan eksportir dengan lebih baik, terutama UMKM, Philexport merekomendasikan pemberian insentif pembebasan bea masuk atas impor, pembebasan PPN atas impor, serta tarif PPN 0% atas pembelian barang dan jasa lokal dilakukan secara langsung kepada proyek atau aktivitas terdaftar.

Dengan skema tersebut, undang-undang tidak lagi membedakan perlakuan antara perusahaan ekspor dan perusahaannya lainnya, sebagainya saat ini diatur UU CREATE.

Philexport juga merekomendasikan pemberian mandat kepada Biro Pemasaran Ekspor Kementerian Perdagangan dan Industri untuk menerapkan tarif PPN 0% bagi eksportir di luar yurisdiksi dan zona Dewan Penanaman Modal.

Kemudian, menerapkan tarif PPN 0% kepada perantara pabean untuk kiriman ekspor, jasa angkutan truk untuk peti kemas ekspor dan jasa penerusan untuk kiriman ekspor; serta memberikan insentif tidak dipungut PPN atas penjualan dan penyerahan barang kepada perusahaan yang terdaftar dalam Daerah Pabean Terpisah.

UU CREATE merupakan undang-undang yang dibahas dan disahkan pada era pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte pada 2021. Peraturan ini menawarkan keringanan pajak sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19.

Dalam perkembangannya, pemerintah dan parlemen mulai pembahasan terkait dengan RUU CREATE MORE sebagai revisi UU CREATE dalam rangka menarik lebih banyak investasi dan penciptaan lapangan kerja. (rig)