Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 22 Juli 2024 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Peraturan Perpajakan DDTC Kini Bisa Diakses Tanpa Perlu Daftar Akun

A+
A-
12
A+
A-
12
Peraturan Perpajakan DDTC Kini Bisa Diakses Tanpa Perlu Daftar Akun

JAKARTA, DDTCNews – Untuk memberikan akses informasi lebih luas dan inklusif, pembaca kini dapat membuka kanal Peraturan Pajak dan UU Perpajakan Konsolidasi pada platform Perpajakan DDTC tanpa tanpa perlu login atau memiliki akun terlebih dahulu.

Sejalan dengan misi DDTC untuk mengeliminasi informasi asimetris, langkah tersebut diambil untuk mengurangi kesenjangan informasi di bidang perpajakan dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kanal Peraturan Pajak terbagi menjadi 2 kategori, yaitu peraturan pusat dan daerah. Peraturan Pajak Pusat merupakan database referensi digital yang menyediakan naskah peraturan perundang-undangan terbaru terkait dengan pajak pusat.

Baca Juga: 7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Peraturan Pajak Daerah menyediakan kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, kanal UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah undang-undang bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, dan sistematis.

Dengan akses yang lebih mudah, berbagai kalangan seperti mahasiswa, akademisi, praktis perpajakan, dan masyarakat umum dapat memperoleh informasi perpajakan tanpa hambatan. Berikut cara mengakses Peraturan Pajak dan UU Perpajakan Konsolidasi di Perpajakan DDTC.

Baca Juga: Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak
  1. Buka browser dan masukkan URL perpajakan.ddtc.co.id.
  2. Pilih menu “Sumber Hukum” pada bagian atas kiri layar.
  3. Temukan opsi dokumen Peraturan Pajak Pusat, Peraturan Pajak Daerah, atau UU Perpajakan Konsolidasi.
  4. Anda juga bisa menelusuri dokumen menggunakan Advanced Search di halaman utama.
  5. Klik judul yang diinginkan dan manfaatkan fitur-fitur yang tersedia.

DDTC berharap dapat memberi kontribusi positif dalam menciptakan masyarakat yang melek hukum perpajakan. DDTC juga akan terus mengembangkan platform Perpajakan DDTC dengan menambah lebih banyak konten dan fitur yang mendukung kebutuhan pengguna.

Akses dokumen peraturan perpajakan di Perpajakan DDTC melalui tautan perpajakan.ddtc.co.id. (rig)

Baca Juga: SKP Terbit Tidak Sesuai Prosedur, Wajib Pajak Bisa Ajukan Pembatalan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perpajakan ddtc, perpajakan ddtc premium, ddtc, buku, peraturan pajak, literatur pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Luhut dan Sri Mulyani Mulai Bicarakan Insentif Pajak Family Office

Senin, 22 Juli 2024 | 13:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Sistem Lapor SPT Masa PPh Pasal 21/26 Diperbarui

Senin, 22 Juli 2024 | 12:30 WIB
KABUPATEN KENDAL

Pajak Hiburan Hingga 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Kendal

berita pilihan

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:44 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai e-Faktur 4.0, NPWP Lawan Transaksi Tak Otomatis Jadi 16 Digit

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pusat dan Daerah Belum Sinkron, Kerap Hambat Pemberian Insentif di KEK

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:15 WIB
KOTA MATARAM

ASN Mohon Dicatat! TPP Tidak Bisa Cair Kalau Pajak Daerah Tak Dibayar

Selasa, 23 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Muncul ETAX-API-00031 di e-Faktur 4.0, Wajib Pajak Perlu Lakukan Ini