Tak Sumbang Retribusi, Begini Sikap DPRD Soal TV Kabel Ilegal

“Saya prediksi ribuan hingga puluhan ribu pengguna TV kabel di Kota Jambi. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada retribusinya. Seharusnya BPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Jambi sudah berupaya untuk meraup PAD dari TV kabel,” ujarnya di Jambi, Rabu (13/9).

Soni menegaskan layanan TV kabel yang dianggap ilegal sudah tidak ada kerja sama dengan PLN maupun PT Ikon. Komisi II DPRD Kota Jambi pun kini tengah meminta kejelasan atas penggunaan tiang listrik oleh pemberi layanan TV kabel terkait.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari PLN, diketahui ada dua TV kabelyang sudah tidak melanjutkan kerja sama selama 2 tahun belakangan. Maka dari itu, Komisi II DPRD Kota Jambi menilai kedua pemberi layanan TV kabel tersebut dinyatakan ilegal.

Sementara itu, PT Ikon telah memberik strategi agar Pemkot Jambi bisa mendapatkan PAD dari TV kabel. Strategi tersebut melalui pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) seperti yang diterapkan di Sumatera Utara, sehingga TV kabel berkontribusi terhadap PAD wilayah setempat.

Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Kota Jambi akan memanggil BPRD setempat untuk segera mencari langkah strategis dalam mengatasi TV kabel ilegal tersebut. Sekaligus bisa meningkatkan sumbangan retribusi terhadap kas daerah.

“Kami akan undang seluruh institusi terkait, hal ini perlu didorong dan ditegaskan agar bisa berkontribusi terhadap PAD. Jangan hanya jadi penonton saja,” pungkasnya seperti dilansir jambi-independent.co.id.