Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Target Defisit Terlalu Besar, Menkeu Bakal Revisi Ketentuan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Target Defisit Terlalu Besar, Menkeu Bakal Revisi Ketentuan Pajak

Ilustrasi.

BRASILIA, DDTCNews - Kementerian Keuangan Brasil berencana menyiapkan sistem perpajakan yang adil dan sederhana untuk mendanai kebijakan perlindungan sosial dan menekan utang.

Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad mengatakan kebijakan pajak akan segera disiapkan guna menciptakan postur utang publik yang lebih berkelanjutan.

"Target defisit primer senilai BRL220 miliar (Rp639 triliun) dalam anggaran tahun ini sangatlah tidak masuk akal," katanya, dikutip pada Selasa (3/1/2023).

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Anggaran yang lebih sehat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan inflasi sekaligus mengembalikan optimisme pelaku pasar modal terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Brasil.

Di luar kebijakan pajak, Haddad menyebut pemerintah Brasil akan bekerja sama dengan bank sentral guna menciptakan kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis.

"Kami di sini tidak untuk bersenang-senang," ujarnya seperti dilansir business-standard.com.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Untuk diketahui, Haddad baru menjabat sebagai menteri keuangan pada 1 Januari 2023, bersamaan dengan dilantiknya Luiz Inacio Lula da Silva sebagai Presiden Brasil menggantikan Jair Bolsonaro.

Sebelum menjabat sebagai menteri keuangan, Haddad menjabat sebagai Wali Kota Sao Paulo pada 2013 hingga 2016. Pada 2018, Haddad turut serta dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Kala itu, pilpres dimenangkan oleh Bolsonaro yang memperoleh suara sebesar 55,13%.

Pada masa pemerintahan Bolsonaro, Haddad banyak melontarkan kritik atas kebijakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Brasil.

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah pembebasan pajak atas konsumsi BBM yang menekan penerimaan pajak senilai BRL52,9 miliar atau sekitar Rp153,6 triliun. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : brasil, pajak, pajak internasional, defisit anggaran, peraturan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

Minggu, 07 Juli 2024 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA CURUP

Kegiatan Membangun Sendiri Dilakukan Bertahap, Begini Aturan PPN-nya

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?