Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tarif Cukai 2023 Naik, DJBC Gencarkan Penindakan Rokok Ilegal

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif Cukai 2023 Naik, DJBC Gencarkan Penindakan Rokok Ilegal

Ilustrasi. Petugas menunjukan barang bukti sitaan hasil transaksi rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (28/11/2022). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berkomitmen menggencarkan pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal sejalan dengan kebijakan kenaikan tarif cukai sebesar rata-rata 10% pada tahun ini.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan DJBC akan memastikan kebijakan kenaikan tarif cukai tersebut tidak diikuti dengan peningkatan peredaran rokok ilegal di masyarakat.

"DJBC berkomitmen akan meningkatkan cakupan, akurasi, dan intensitas operasi pemberantasan rokok ilegal," katanya, dikutip pada Kamis (2/2/2023).

Baca Juga: Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Nirwala menuturkan kegiatan pemberantasan rokok ilegal telah menjadi agenda tahunan bagi DJBC dan instansi vertikal di seluruh Indonesia. Menurutnya, kegiatan tersebut bakal lebih dioptimalkan pada tahun ini.

Tahun lalu, DJBC telah melaksanakan 39.715 penindakan atau naik 36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 29.119. Dari kegiatan tersebut, nilai barang hasil penindakan ditaksir mencapai Rp22,4 triliun.

Penindakan terbesar dilakukan terhadap barang kena cukai berupa produk hasil tembakau atau rokok ilegal, yaitu sebesar 54%. Jumlah rokok yang ditegah mencapai 574,37 juta batang dengan tangkapan terbesar berasal dari jenis sigaret kretek mesin sebanyak 480,38 juta batang.

Baca Juga: Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Di sisi lain, realisasi penerimaan dari cukai hasil tembakau sepanjang 2022 mencapai Rp218,62 triliun atau tumbuh 16%. Kinerja tersebut salah satunya dipengaruhi implementasi kebijakan kenaikan tarif cukai.

Menurut Nirwala, langkah pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal akan terus berjalan untuk melindungi masyarakat dari bahaya barang-barang ilegal, sekaligus mengamankan penerimaan negara.

"Selain itu, DJBC juga akan mengaktualisasikan pengawasan rokok ilegal yang sifatnya preventif dan preemptive melalui penelitian dokumen cukai guna menciptakan mekanisme early warning," ujarnya.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Melalui PMK 191/2022, pemerintah mengatur kenaikan tarif cukai rokok beserta batasan HJE minimumnya pada 2023 dan 2024. Tarif cukai rokok rata-rata naik 10% setiap tahun pada 2023 dan 2024. Khusus sigaret kretek tangan (SKT), kenaikan tarif cukainya maksimal 5%.

Pemerintah juga menetapkan tarif cukai dan HJE minimum produk rokok elektrik (REL) dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) melalui PMK 192/2022. Tarif cukai REL dan HPTL ditetapkan naik rata-rata sebesar 15% pada 2023 dan 6% pada 2024. (rig)

Baca Juga: Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Ditjen bea dan cukai, DJBC, tarif cukai, cukai rokok, penegahan, cukai, rokok ilegal, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB