Termasuk Insentif Perpajakan, Realisasi Dana PEN Baru Rp29,31 Triliun

"Kami akan melihat, terutama realisasi untuk pemberian pembayaran tagihan pasien Covid-19, yang masih diaudit dan diverifikasi," katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (13/4/2022).

Sri Mulyani mengatakan angka realisasi pada klaster kesehatan tersebut masih kecil karena pemerintah belum selesai melakukan pembayaran biaya perawatan pasien Covid-19 ke rumah sakit. Selain perawatan pasien, dana tersebut juga dipakai untuk vaksinasi dan pengadaan alat kesehatan.

Kemudian, realisasi pada klaster perlindungan sosial senilai Rp22,74 triliun dari pagu Rp154,76 triliun. Dana itu telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan kartu prakerja.

Terakhir, pada klaster penguatan ekonomi yang realisasinya baru Rp5,02 triliun dari pagu Rp178,32 triliun. Pemerintah melalui klaster penguatan ekonomi berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.

"[Realisasi ini] terutama untuk program-program dukung pariwisata, meningkatkan ketahanan pangan, membantu umkm, serta insentif perpajakan," ujar Sri Mulyani.

Mengenai insentif perpajakan, PMK 3/2022 telah mengatur perpanjangan 3 jenis insentif hingga Juni 2022. Ketiga insentif tersebut yakni pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Kemudian, insentif perpajakan lainnya yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil DTP dan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah DTP. PMK 5/2022 mengatur pemberian insentif PPnBM DTP atas mobil pada Januari hingga September 2022.

Terdapat 2 kelompok kendaraan bermotor yang dapat memperoleh insentif PPnBM DTP, yakni mobil dengan kapasitas silinder 1.200 cc atau 1.500cc seharga Rp200 hingga Rp250 juta dan mobil tipe low cost green car (LCGC) seharga paling mahal Rp200 juta.

Adapun pada insentif PPN rumah DTP, diatur melalui PMK 6/2022. Insentif itu diberikan atas rumah yang diserahterimakan pada masa pajak Januari hingga September 2022. (sap)