Tersangka Pajak IC Diserahkan ke Kejati, DJP Jelaskan Kronologinya

"Wajib pajak tidak menanggapi SP2DK tersebut sehingga proses dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) dimulai pada 23 Mei 2022," tulis DJP dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (28/12/2023).

Selama proses pemeriksaan bukper, wajib pajak tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan pajak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP.

DJP juga menyampaikan hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B UU KUP. Namun, kesempatan tersebut juga tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Dengan demikian, proses penegakan hukum akhirnya dilanjutkan dengan penyerahan berkas ke kejaksaan pada 27 Desember 2023. Penanganan hukum selanjutnya menjadi wewenang jaksa penuntut umum (JPU).

"DJP menghormati proses hukum yang berlaku serta berkomitmen untuk mendukung proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tulis DJP.

Di sisi lain, DJP juga turut menyampaikan statistik penyelesaian pemeriksaan bukper dan penyidikan yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Berikut perinciannya: (rig)