Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tersisa 2 Bulan, DPR Perketat Pengawasan Pelaksanaan APBN 2023

A+
A-
0
A+
A-
0
Tersisa 2 Bulan, DPR Perketat Pengawasan Pelaksanaan APBN 2023

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bakal memperketat pengawasan pelaksanaan APBN 2023 jelang tutup buku.

Puan mengatakan masih ada waktu 2 bulan bagi pemerintah untuk menyelesaikan APBN 2023. Menurutnya, DPR melalui komisi-komisi terkait akan memastikan pelaksanaan kebijakan APBN 2023 berjalan efektif dan efisien.

"Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan kinerja APBN tahun anggaran 2023 berjalan secara efektif dan efisien serta mampu merespons dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global yang sudah makin terlihat pada awal kuartal IV tahun ini," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (31/10/2023).

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Puan mengatakan indonesia sedang dihadapkan pada berbagai tekanan dari pertarungan geopolitik dan geoekonomi global. Menurutnya, dampak dari tekanan tersebut juga dapat dirasakan oleh rakyat, terutama di bidang pangan, energi, serta nilai tukar rupiah yang pada akhirnya berpengaruh pada inflasi.

Dia menjelaskan DPR bersama pemerintah juga terus mencermati dan mengantisipasi dampak berbagai tantangan tersebut pada APBN. Dalam hal ini, DPR bersama pemerintah akan terus menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan moneter, fiskal, dan stabilitas perekonomian nasional.

Puan menyebut DPR juga akan terus mendukung pemerintah mencapai pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, serta mampu tingkatkan produktivitas untuk mentransformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Beberapa kebijakan dan permasalahan di berbagai bidang yang akan jadi perhatian alat kelengkapan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain krisis pangan, perubahan iklim, kenaikan harga minyak dunia, serta kenaikan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 6%.

"DPR RI akan mendorong kementerian/lembaga untuk bekerja responsif, terukur, dan berorientasi menyelesaikan masalah sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah," ujarnya.

Hingga September 2023, pemerintah mencatat kinerja APBN masih mengalami surplus senilai Rp67,7 triliun atau setara 0,32% PDB. Surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.035,6 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp1.967,9 triliun.

Baca Juga: Belanja Bengkak, Defisit APBN 2024 Diperkirakan Naik Jadi 2,7% PDB

Pada Oktober hingga Oktober 2023, pemerintah bakal membelanjakan Rp1.155,7 triliun termasuk untuk membayar semua kontrak proyek serta tagihan subsidi dan kompensasi. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN 2023, asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, defisit, defisit APBN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5,1-5,5 Persen

Senin, 20 Mei 2024 | 13:45 WIB
RASIO PAJAK

Rasio Perpajakan 2025 Ditargetkan 10,09% hingga 10,29% PDB

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya