Thailand Kenakan PPh Final 15 Persen dari Keuntungan Investasi Kripto

"Kebijakan pajak akan berlaku surut mulai 1 Januari setelah keputusan tersebut diterbitkan," katanya, dikutip pada Rabu (13/3/2024).

Kulaya mengatakan skema tarif PPh final akan lebih menguntungkan bagi investor ketimbang berdasarkan tarif PPh orang pribadi yang normal. Apabila dihitung menggunakan tarif PPh orang pribadi normal, pajak yang harus dibayarkan investor akan lebih besar karena sistemnya progresif.

Dia memandang skema kebijakan ini juga akan membuat investasi aset digital di Thailand lebih menarik, sama seperti instrumen keuangan lainnya. Sistem pajak tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berinvestasi lebih banyak.

Meski demikian, skema PPh final atas keuntungan dari token berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari pajak senilai THB50 juta atau sekitar Rp21,8 miliar setiap tahun.

Kulaya menyebut penghasilan dari token investasi yang diinvestasikan kembali juga akan dibebaskan dari pajak berdasarkan Pasal 40(4) dan 50 (2) UU Pajak Penghasilan.

"Menurut penghitungan Komisi Sekuritas dan Bursa, investasi dalam token digital tahun ini akan bernilai THB18,5 miliar sehingga menguntungkan bagi perekonomian negara," ujarnya dilansir nationthailand.com.

Sebelumnya, pemerintah Thailand telah memberikan pembebasan PPN atas transaksi aset kripto berlaku sejak 1 Januari 2024. Adapun sebelumnya, atas transaksi aset kripto di negara tersebut dikenakan PPN dengan tarif 7%.

Pembebasan PPN juga berlaku atas pengalihan token investasi digital ini kepada pihak ketiga. (sap)