Untuk Keperluan Profiling, NPWP Daerah Harus Terhubung dengan NIK

"Setiap wajib pajak orang pribadi hanya memiliki 1 NPWPD dan dihubungkan dengan NIK wajib pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) pemda yang bersangkutan," bunyi ayat penjelas dari Pasal 51 ayat (5) PP 35/2023, dikutip Rabu (21/6/2023).

Bagi wajib pajak badan, NPWPD yang diterbitkan oleh pemda akan dihubungkan dengan nomor induk berusaha (NIB) wajib pajak dalam basis data pemda yang bersangkutan.

NPWPD yang diterbitkan bagi wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan harus digunakan untuk menunaikan seluruh kewajiban pada setiap jenis pajak daerah.

Sebagai perbandingan, pada ketentuan sebelumnya yakni PP 55/2016 tidak ada kewajiban bagi pemda untuk menghubungkan NPWPD dengan NIK dan NIB.

Selain diberikan NPWPD, pemda juga dapat menerbitkan nomor registrasi, nomor objek pajak daerah (NOPD), atau penomoran jenis lainnya. Hal ini berlaku untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran objek.

Sebagai contoh, bila Tuan A memiliki rumah, restoran, dan usaha rekreasi yang notabene adalah objek PBB, PBJT makanan/minuman, dan PBJT jasa hiburan, pemda perlu menerbitkan NOPD atas ketiga objek pajak tersebut untuk keperluan profiling.

Tak hanya menunggu wajib pajak melakukan pendaftaran, pemda juga perlu melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak guna memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek dan wajib pajak.

Untuk pajak kendaraan bermotor (PKB), pemda perlu mendata seluruh kendaraan bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk pajak alat berat (PAB), juga diwajibkan untuk mendata seluruh alat berat yang dimiliki atau dikuasai di wilayah provinsi. Pemda juga diwajibkan untuk melakukan pendataan atas seluruh bumi dan bangunan untuk keperluan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan data-data yang diperoleh, otoritas pajak daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan NPWPD secara jabatan kepada wajib pajak di daerah yang tidak secara sukarela mendaftarkan diri.

Sebagai informasi, PP 35/2023 memerinci aturan pajak daerah dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta memberikan landasan kepada seluruh pemda dalam menerbitkan perda, perkada, dan peraturan pelaksanaan lain yang terkait dengan pemungutan pajak daerah.

Seluruh pemda harus menyesuaikan seluruh ketentuan pajak di daerahnya dengan UU HKPD paling lambat pada 5 Januari 2024. (sap)