Usulkan RUU PK, Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Baru di Bawah Kemenkeu

"Perusahaan cukup menyampaikan satu laporan keuangan kepada satu unit instansi pemerintah yang bertindak sebagai pusat data pelaporan keuangan yang selanjutnya dapat digunakan instansi untuk berbagai macam kepentingan," bunyi draf RUU PK, Jumat (4/12/2020).

Nanti, PSPKT akan memiliki sejumlah kewenangan mulai dari menyelenggarakan sistem pelaporan, melakukan pembinaan terhadap entitas pelapor, menerima hingga mengelola data laporan keuangan, mengevaluasi penyusunan dan keberlakuan standar.

Lalu, mengusulkan komite standar, mengkaji perkembangan dan penerapan standar, membina dan mengawasi profesi penunjang pelaporan keuangan, menyosialisasikan pelaporan keuangan dan standar, dan menjalankan wewenang lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

Selanjutnya, entitas pelapor diwajibkan untuk menyusun 2 laporan keuangan yakni laporan keuangan tahunan yang dilaporkan setahun sekali dan laporan keuangan interim yang dilaporkan setiap 6 bulan. Laporan keuangan disampaikan melalui sistem pelaporan.

Laporan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk pelaporan perpajakan, pendukung keputusan pemberian pembiayaan, dasar pengambilan keputusan bila ada perselisihan hukum, pengambilan kebijakan pemerintah atau lembaga, pengambilan kebijakan fiskal dan moneter, serta pengambilan keputusan lain yang sah.

PSPKT juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi laporan keuangan entitas pelapor dan dilarang untuk menggunakan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain kecuali untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Selain itu, PSPKT akan mengemban tugas untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) untuk melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengawasan.

Bila ditemukan pelanggaran kepatuhan entitas pelapor dalam pelaporan keuangan, PSPKT akan menyampaikan pelanggaran kepada K/L yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada entitas pelapor. (rig)