UU Provinsi Bali Diundangkan, Turis Asing Bisa Kena Pungutan Khusus

"Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari pungutan bagi wisatawan asing dan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat," bunyi Pasal 8 ayat (3) UU 15/2023, dikutip pada Kamis (25/5/2023).

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) UU 15/2023 bakal diatur lebih lanjut oleh Pemprov Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU 15/2023 telah diundangkan pada 4 Mei 2023 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. UU 64/1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, NTB, dan NTT pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Menko Maritim dan Investasi Luhut

Pemerintah pusat sebelumnya telah mewacanakan rencana pengenaan pajak turis atau tourism tax. Kementerian Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pajak turis perlu dikenakan untuk mendukung pariwisata berkualitas (quality tourism).

Luhut menambahkan pajak turis diperlukan untuk mendukung transformasi pariwisata Indonesia dari mass tourism menuju quality tourism. Artinya, pemerintah tidak lagi fokus menarik turis sebanyak-banyaknya, tetapi memberikan pengalaman yang lebih kepada turis.

"Saya meminta untuk segera direalisasikan inisiatif penerapan pajak bagi turis yang masuk ke Indonesia," tutur Luhut pada April 2023.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menuturkan pajak turis sudah diberlakukan di berbagai negara untuk mendukung upaya konservasi, menjaga destinasi, dan meningkatkan promosi.

"Seandainya nanti sudah mencapai tahap kajian dan pengajuan, kami akan sosialisasi dulu. Kami tak ingin ini menjadi sebuah narasi yang negatif terhadap pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif kita," ujar Sandi. (rig)