Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Waduh, Negara Ini Berpotensi Masuk Daftar Hitam Suaka Pajak Uni Eropa

A+
A-
1
A+
A-
1
Waduh, Negara Ini Berpotensi Masuk Daftar Hitam Suaka Pajak Uni Eropa

Ilustrasi.

MOSKOW, DDTCNews – Rusia berpotensi masuk daftar hitam suaka pajak (tax haven blacklist) Uni Eropa. Selama ini tax haven blacklist Uni Eropa berisi daftar yurisdiksi yang dianggap nonkooperatif untuk tujuan perpajakan.

Rusia dinilai gagal mengatasi kekhawatiran Uni Eropa terkait dengan rezim pajak preferensialnya. Pada Februari 2022, Rusia masuk daftar abu-abu karena keberadaan rezim pajak yang melindungi perusahaan dari sanksi internasional. Rusia berkomitmen mengubah rezim itu sebelum akhir 2022.

“Penilaian terhadap progres Rusia menunjukkan 2 masalah yang tersisa,” demikian informasi hasil asesmen The EU Code of Conduct Group (Business Taxation), dikutip dari Tax Notes International: Volume 109 No 5, Senin (6/2/2023).

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Adapun kedua masalah yang dimaksud, pertama, Rusia belum menerapkan dengan benar terkait dengan pemberlakuan ketentuan terdahulu terkait dengan pemajakan perusahaan internasional (grandfathering of the regime).

Dalam ketentuan terdahulu, penghasilan atas dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 15%. Dalam regulasi mulai 2018, dividen yang diterima perusahaan induk multinasional dari anak perusahaan akan dibebaskan jika kepemilikan saham minimal 15% pada anak perusahaan tersebut.

Kedua, perlakuan penghasilan dari kekayaan intelektual (intellectual property/IP). Pasalnya, persyaratan substansi terkait dengan pembebasan pajak tidak sejalan dengan pendekatan nexus yang telah dimodifikasi dan ditetapkan dalam rencana aksi ke-5 proyek BEPS OECD/G-20.

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

The EU Code of Conduct Group diperkirakan bertemu kembali pada 1 Februari 2023. Menteri keuangan akan mengadopsi hasil peninjauan (review) daftar tersebut tanpa diskusi lanjutan pada 14 Februari 2023.

“Rusia kemungkinan besar akan masuk dalam daftar hitam Uni Eropa atau Annex I,” demikian informasi dari Tax Notes International.

Saat ini, ada 12 yurisdiksi yang masuk dalam tax haven blacklist Uni Eropa. Mereka adalah Anguilla, Bahama, Fiji, Guam, Kepulauan Turks dan Caicos, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Palau, Panama, Samoa, Samoa Amerika, Trinidad dan Tobago, serta Vanuatu. (Sabian Hansel/kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Rusia, Uni Eropa, daftar hitam, blacklist, tax haven, suaka pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

Minggu, 07 Juli 2024 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA CURUP

Kegiatan Membangun Sendiri Dilakukan Bertahap, Begini Aturan PPN-nya

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya