Waduh, Potensi Penerimaan Pajak Daerah Bocor Hingga Miliaran Rupiah

"Angka itu (Rp8,4 miliar) berdasarkan hasil perhitungan dalam satu tahun. Jadi setiap bulannya potensi kebocoran pajak itu bisa mencapai Rp700 juta," katanya dikutip Jumat (28/8/2020).

Hasanuddin menyebutkan pengawasan pemkab belum optimal untuk wajib pajak yang menjalankan usaha jasa seperti hotel, restoran dan hiburan. Pasalnya, pelaku usaha tersebut melaksanakan kewajiban pajak daerah self-assessment.

Pemkab, lanjutnya, juga belum memiliki instrumen untuk menguji kepatuhan wajib pajak saat melaporkan omzet usaha setiap bulan. Satu-satunya data yang tersaji dalam sistem BPKD adalah data yang dilaporkan sendiri oleh pelaku usaha.

“Misal, satu perusahaan sektor hiburan mendapatkan penghasilan Rp100 juta dan kemudian dibayar pajaknya sekian persen dan kami hanya tahu sampai situ. Bisa jadi pendapatan mereka lebih dari itu,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Hasanuddin, otoritas fiskal daerah memiliki rencana untuk membuka semua data yang dilaporkan pengusaha sektor hotel, hiburan, restoran dan parkir.

Dengan demikian, baik pelaku usaha dan pemerintah bisa melakukan perbandingan apakah pajak yang disetor sesuai kondisi sebenarnya atau ada manipulasi dengan metode perbandingan antarpengusaha.

Sementara itu, kinerja penerimaan pajak hotel sudah terkumpul sebesar Rp5,8 miliar atau 67% dari target senilai Rp8,6 miliar. Realisasi setoran pajak restoran mencapai Rp9,9 miliar atau 138% dari target APBD senilai Rp7,2 miliar.

Selanjutnya, realisasi pajak hiburan sudah mencapai Rp900 juta atau 57% dari target yang ditetapkan pemkab senilai Rp1,5 miliar. Kinerja penerimaan pajak parkir sudah terkumpul sebesar Rp636 juta atau 62% dari target sebesar Rp1 miliar.

"Pengusaha bisa akses dan saling lihat berapa pajaknya. Harapannya di antara WP bisa saling mengingatkan dan saling koreksi karena bisa saling melihat berapa omzet dan pajak yang disetor," ujar Hasanuddin seperti dilansir Jabar Ekspres. (rig)